Puspoll: Evaluasi MBG Tunjukkan Pemerintah Responsif terhadap Aspirasi Publik

Pusat Polling Indonesia (Puspoll) menyambut keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberi waktu kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi ini meliputi validitas data penerima, tata kelola, dan mekanisme distribusi, menyusul turunnya dukungan publik menurut survei Puspoll pada Mei 2026.

Hasil survei dan respons publik

Puspoll melakukan survei nasional pada 18-26 Mei 2026 yang menunjukkan dukungan terhadap Program MBG turun dari 85,5 persen (Agustus 2025) menjadi 55,5 persen (Mei 2026). Selain itu, 64,4 persen responden menyatakan kurang percaya atau tidak percaya bahwa program bebas dari praktik korupsi.

Direktur Eksekutif Puspoll Chamad Hojin menilai keputusan presiden sebagai bentuk respons atas dinamika tersebut. Menurutnya, evaluasi diperlukan agar pelaksanaan program menjadi lebih tepat sasaran dan transparan.

Aspek implementasi yang menjadi perhatian

Survei Puspoll mengidentifikasi beberapa area yang paling dikhawatirkan publik. Kelompok isu ini perlu menjadi fokus evaluasi agar kepercayaan publik kembali pulih.

• Ketepatan sasaran penerima manfaat
• Kualitas dan keamanan makanan
• Transparansi pengelolaan anggaran
• Tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
• Mekanisme pengawasan di lapangan
• Manfaat ekonomi bagi petani, UMKM, dan pelaku usaha lokal

Kutipan dan penilaian Puspoll

“Program sebesar MBG memang tidak mungkin langsung sempurna sejak awal, yang paling penting adalah adanya kemauan pemerintah untuk mendengar aspirasi masyarakat, mengevaluasi pelaksanaan. Dan segera melakukan perbaikan ketika ditemukan berbagai persoalan di lapangan,”

Hojin menegaskan masyarakat membedakan antara tujuan program dan pelaksanaannya.

“Masyarakat membedakan antara tujuan program dengan implementasinya. Mereka mendukung upaya pemerintah meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, tetapi pada saat yang sama menginginkan pelaksanaan yang lebih baik, lebih transparan, dan benar-benar tepat sasaran,”

Rekomendasi evaluasi

Puspoll menyarankan evaluasi tidak hanya memperbarui data administrasi. Evaluasi sebaiknya menjadi momentum memperkuat tata kelola program secara menyeluruh.

• Audit rantai pengadaan dan standar keamanan pangan
• Penyempurnaan mekanisme distribusi dan pengawasan lapangan
• Keterbukaan informasi kepada publik
• Pengukuran dampak terhadap status gizi anak

“Ini merupakan praktik tata kelola pemerintahan yang sehat,”

Implikasi dan prospek

Hojin menilai langkah evaluasi merupakan peluang untuk memperkuat kredibilitas dan keberlanjutan Program MBG. Keberhasilan program, menurutnya, harus diukur bukan hanya dari jumlah penerima atau dapur yang dibangun, tetapi dari perbaikan kualitas gizi anak, pengurangan beban ekonomi keluarga, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Keberanian melakukan evaluasi merupakan bagian dari good governance. Program prioritas nasional akan memperoleh kepercayaan publik apabila pemerintah secara terbuka melakukan koreksi terhadap berbagai kelemahan implementasi,”

Puspoll berharap evaluasi BGN dapat menghasilkan rekomendasi konkret dan langkah perbaikan yang cepat sehingga tujuan MBG tercapai secara efektif dan berkelanjutan.