Usulan Evaluasi MBG: Alihkan Dana ke Bantuan Pendidikan
MALANG — Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, meminta evaluasi terhadap sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bantuan tepat sasaran dan anggaran daerah yang sudah sejahtera dapat dialihkan untuk pendidikan. Usulan itu disampaikan pada Minggu (28/6/2026) dengan alasan efektivitas dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Evaluasi sasaran untuk tepat manfaat
Didik mengatakan program MBG tidak wajib diterapkan seragam di semua wilayah. Ia menilai perlu prioritas pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Sementara itu, desa atau kecamatan yang kondisinya relatif baik sebaiknya tidak lagi menerima alokasi sama besar.
Lebih baik diberikan secara terbatas sebagai role model terlebih dahulu. Karena itu perlu dilakukan pendataan terhadap warga atau anak-anak yang benar-benar berhak menerima.
Menurutnya, pemetaan dan pendataan penerima merupakan langkah awal agar anggaran negara dimanfaatkan lebih efektif. Langkah ini diharapkan mengurangi pemborosan sekaligus meningkatkan dampak program bagi kelompok rentan.
Arahkan anggaran berlebih ke bantuan pendidikan
Didik mencontohkan bahwa desa-desa yang sudah mandiri ekonominya tidak lagi memiliki kerentanan yang sama dengan wilayah miskin. Oleh sebab itu, ia mengusulkan pengalihan sebagian dana MBG di daerah tersebut ke bentuk bantuan lain, terutama pendidikan.
Kalau desa-desa sudah mandiri dan kondisi ekonominya baik, program MBG bisa dialihkan untuk program lain, misalnya bantuan biaya pendidikan.
Ia menjelaskan bahwa meski sekolah dinyatakan gratis, masih banyak biaya pendidikan yang harus ditanggung keluarga. Bantuan yang diarahkan ke pendidikan diyakini lebih memberikan manfaat jangka panjang.
Pemetaan data dan manfaat jangka panjang
Didik menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam menentukan kebijakan. Ia mengusulkan pemetaan kondisi sekolah dan tingkat kemiskinan di setiap wilayah untuk menentukan prioritas penerima.
Ketika anggaran itu diarahkan untuk mendukung pendidikan, anak-anak kita dalam 10 hingga 30 tahun ke depan memiliki peluang lebih besar untuk mengubah masa depannya.
Dengan pemetaan yang akurat, program pemerintah dapat lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Evaluasi berkala juga diperlukan agar kebijakan selalu sesuai kondisi riil di lapangan.
Kesimpulan: Usulan ini menekankan efisiensi anggaran dan prioritas pada mereka yang paling membutuhkan. Jika diterapkan, langkah itu bisa memperkuat investasi sumber daya manusia melalui dukungan pendidikan di wilayah yang lebih mampu mengalihkan bantuan MBG.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
ASDP dan Pemkab Banyuwangi Bahas Solusi Antrean Pelabuhan Ketapang
ASDP dan Pemkab Banyuwangi bersepakat percepat peningkatan dermaga, perluasan buffer zone, dan kapal bantuan...
AirNav Bantu Kampung Seling: Turbin PLTMH & Fasilitas Dasar
AirNav dan Pemkab Banyuwangi serahkan turbin PLTMH, musala, ruang kelas, dan sanitasi untuk Kampung Seling p...
DPC PDI Perjuangan Kediri Gelar Tahlil 7 Hari untuk Guruh
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri menggelar tahlil tujuh hari untuk Guruh Soekarnoputra, menekankan pentin...
Pemkab Jember Atur Jam Operasional untuk Redam Konflik Pasar Tanjung
Pemkab Jember dan DPRD setujui pengaturan jam operasional Pasar Tanjung sementara menunggu revitalisasi dan...
Warga Surabaya Keluhkan Data Desil Tak Sesuai, DPRD Minta Pendataan
Warga Sukolilo mengeluh peringkat desil tak sesuai; DPRD minta RT/RW mendata warga untuk pendampingan pengaj...
Ratusan Warga Gelar Tahlil untuk Guruh Soekarnoputra di Bangkalan
Ratusan kader dan warga Bangkalan menggelar doa bersama dan tahlil Jumat malam untuk mengenang tujuh hari wa...