Usulan Evaluasi MBG: Alihkan Dana ke Bantuan Pendidikan
MALANG — Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, meminta evaluasi terhadap sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bantuan tepat sasaran dan anggaran daerah yang sudah sejahtera dapat dialihkan untuk pendidikan. Usulan itu disampaikan pada Minggu (28/6/2026) dengan alasan efektivitas dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Evaluasi sasaran untuk tepat manfaat
Didik mengatakan program MBG tidak wajib diterapkan seragam di semua wilayah. Ia menilai perlu prioritas pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Sementara itu, desa atau kecamatan yang kondisinya relatif baik sebaiknya tidak lagi menerima alokasi sama besar.
Lebih baik diberikan secara terbatas sebagai role model terlebih dahulu. Karena itu perlu dilakukan pendataan terhadap warga atau anak-anak yang benar-benar berhak menerima.
Menurutnya, pemetaan dan pendataan penerima merupakan langkah awal agar anggaran negara dimanfaatkan lebih efektif. Langkah ini diharapkan mengurangi pemborosan sekaligus meningkatkan dampak program bagi kelompok rentan.
Arahkan anggaran berlebih ke bantuan pendidikan
Didik mencontohkan bahwa desa-desa yang sudah mandiri ekonominya tidak lagi memiliki kerentanan yang sama dengan wilayah miskin. Oleh sebab itu, ia mengusulkan pengalihan sebagian dana MBG di daerah tersebut ke bentuk bantuan lain, terutama pendidikan.
Kalau desa-desa sudah mandiri dan kondisi ekonominya baik, program MBG bisa dialihkan untuk program lain, misalnya bantuan biaya pendidikan.
Ia menjelaskan bahwa meski sekolah dinyatakan gratis, masih banyak biaya pendidikan yang harus ditanggung keluarga. Bantuan yang diarahkan ke pendidikan diyakini lebih memberikan manfaat jangka panjang.
Pemetaan data dan manfaat jangka panjang
Didik menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam menentukan kebijakan. Ia mengusulkan pemetaan kondisi sekolah dan tingkat kemiskinan di setiap wilayah untuk menentukan prioritas penerima.
Ketika anggaran itu diarahkan untuk mendukung pendidikan, anak-anak kita dalam 10 hingga 30 tahun ke depan memiliki peluang lebih besar untuk mengubah masa depannya.
Dengan pemetaan yang akurat, program pemerintah dapat lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Evaluasi berkala juga diperlukan agar kebijakan selalu sesuai kondisi riil di lapangan.
Kesimpulan: Usulan ini menekankan efisiensi anggaran dan prioritas pada mereka yang paling membutuhkan. Jika diterapkan, langkah itu bisa memperkuat investasi sumber daya manusia melalui dukungan pendidikan di wilayah yang lebih mampu mengalihkan bantuan MBG.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPR Minta Pengusutan Tuntas Kekerasan Ibu terhadap Anak di Pamekasan
DPR minta polisi mengusut tuntas kasus kekerasan ibu terhadap anak di Pademawu, Pamekasan, termasuk pemeriks...
PDI Perjuangan: Perubahan APBD Sumenep Harus Pro Rakyat
Fraksi PDI Perjuangan minta Perubahan APBD Sumenep 2026 tetap berpihak pada rakyat meski PAD naik dan belanj...
Surabaya Minta Perlindungan untuk Pedagang Pasar Tradisional
DPRD Surabaya dan APPSI minta pemerintah lindungi pedagang pasar tradisional dari tekanan pasar modern, dari...
DPRD Jember Minta Pangkas Anggaran Rp2,8 Miliar untuk Stiker Bantuan
DPRD Jember minta Pemkab memangkas anggaran Rp2,8 miliar untuk stiker bantuan dan mengusulkan satu jenis sti...
Jaranan Hiasi Peringatan Kemerdekaan di Trenggalek
Ribuan warga menyaksikan pagelaran jaranan di halaman DPC PDI Perjuangan Trenggalek, 17 Agustus 2026, sebaga...
ASN Banyuwangi Berbagi daftarkan 1.144 pekerja informal ke BPJS
ASN Banyuwangi Berbagi mendaftarkan 1.144 pekerja informal ke BPJS Ketenagakerjaan pada 17 Agustus 2026 untu...