El Nino Menguat, Pemerintah Perketat Pencegahan Karhutla
Pemerintah memperketat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak El Nino berlangsung pada Juli 2026. Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 pada 10 Agustus 2026 yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi peningkatan kekeringan dan risiko kebakaran, terutama di lahan gambut.
Surat Edaran dan larangan pembakaran
Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 mewajibkan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ketentuan ini ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah dan pemegang izin usaha. Tujuannya agar tidak ada celah bagi praktik pembakaran yang dapat memicu bencana lingkungan dan kesehatan.
"Kami tidak memberi ruang bagi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Seluruh pihak harus menaati ketentuan ini demi melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi,"
Instruksi untuk pemerintah daerah dan patroli terpadu
Pemerintah meminta gubernur, bupati, dan wali kota memperkuat pengawasan di wilayah rawan. Selain itu, diminta adanya patroli terpadu dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.
- Patroli terpadu melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Kehutanan, TNI, dan Polri.
- Peningkatan sosialisasi dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran.
- Pemantauan tinggi muka air tanah dan fungsi sekat kanal di lahan gambut.
- Langkah pembasahan lahan saat potensi kebakaran meningkat.
Fokus pada lahan gambut dan peran pelaku usaha
Kawasan gambut mendapat perhatian khusus karena rentan terbakar saat kekeringan. Pemerintah daerah diminta memastikan sekat kanal berfungsi dan memonitor muka air tanah. Selain itu, pemegang izin usaha diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan berpartisipasi dalam pencegahan bersama masyarakat melalui satgas karhutla.
Sanksi dan dasar hukum
Pemerintah menegaskan pelanggaran larangan pembukaan lahan dengan cara membakar akan dikenakan sanksi. Bentuknya berkisar dari sanksi administratif dan denda hingga pidana sesuai ketentuan hukum. Kebijakan ini mengacu pada Pasal 69 ayat (1) huruf h dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap meminimalkan kebakaran di musim El Nino dan melindungi kesehatan serta aktivitas ekonomi masyarakat. Kepatuhan daerah dan pelaku usaha menjadi penentu utama efektivitas upaya pencegahan tersebut.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...