Prabowo Buka Ekspor Pangan Asal Petani Tidak Rugi
Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia membuka ekspor sejumlah komoditas pangan dan pupuk dengan syarat petani domestik tidak dirugikan. Pernyataan itu disampaikan saat pidato pada puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu, 24 Juni 2026.
Ekspor bersyarat demi kesejahteraan petani
Pemerintah memberi peluang ekspor sepanjang pasar domestik tetap menguntungkan bagi petani. Kebijakan ini menegaskan bahwa ekspor bukan tujuan akhir jika berdampak negatif pada kesejahteraan pelaku utama sektor pertanian.
Presiden menekankan bahwa keputusan jual-beli ke luar negeri akan dilakukan jika harga komoditas memberi keuntungan yang layak bagi petani.
Kutipan Presiden
"Silakan. Asal harganya benar,"
Presiden juga menegaskan pentingnya prioritas bagi petani dalam setiap kebijakan pertanian nasional.
"Petani jangan rugi, betul? Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Mau untung lagi? Ya pasti!,"
Permintaan luar negeri dan surplus pupuk
Prabowo menyebut permintaan dari negara lain terhadap produk pertanian Indonesia meningkat. Salah satu peluang yang disebut adalah ketahanan pasokan pupuk.
"Alhamdulillah, kita sekarang sudah mulai ekspor,"
Presiden mengatakan Indonesia kini memiliki surplus pupuk sehingga dapat memenuhi permintaan beberapa negara sahabat.
"Dan mereka (negara lain) minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka,"
Selain pupuk, Prabowo menyatakan permintaan internasional juga datang untuk beras dan jagung. Kondisi ini dinilai memperkuat kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional.
"Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung juga dari kita,"
Dampak dan prospek kebijakan
Kebijakan ekspor bersyarat membuka ruang bagi peningkatan penerimaan negara lewat perdagangan luar negeri, namun tetap menempatkan kepentingan petani sebagai prioritas. Langkah ini akan bergantung pada pengaturan harga domestik dan mekanisme distribusi untuk memastikan petani mendapat margin yang adil.
Ke depan, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme pengawasan harga dan pasokan agar ekspor tidak mengurangi ketersediaan pangan lokal. Jika diatur baik, ekspor dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nilai tambah sektor pertanian.
Dengan penegasan tersebut, pemerintah menyiratkan kombinasi antara membuka pasar internasional dan menjaga stabilitas ekonomi petani sebagai landasan kebijakan pertanian ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BKKBN Percepat Intervensi Langsung untuk Keluarga Risiko Stunting
BKKBN percepat intervensi langsung untuk keluarga risiko stunting lewat pendekatan lapangan dan kolaborasi p...
Prabowo: Persatuan Kunci Masa Depan Indonesia
Prabowo di PENAS Gorontalo: persatuan kunci agar Indonesia tak gagal; pemerintah bekerja keras menjaga kekay...
DPR Minta Evaluasi Usai Dua Peserta Latsarmil SPPI Meninggal
DPR minta evaluasi menyeluruh setelah dua peserta SPPI meninggal saat latsarmil; fokus pelatihan dinilai har...
Cara Polling Logo Resmi HUT ke-81 RI: Langkah dan Syarat
Pemerintah membuka polling publik untuk memilih logo resmi HUT ke-81 RI. Ikuti langkah resmi melalui situs l...
Pabrik Vape Ganja Internasional Beromzet Rp360 Miliar Dibongkar
Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar pabrik rumahan vape ganja beromzet Rp360 miliar, pelaku WNA dan t...
Partisipasi Publik Tentukan Logo HUT ke-81, Mensesneg Tegaskan Kebersamaan
Panitia HUT ke-81 libatkan publik dalam memilih logo; Mensesneg Prasetyo Hadi berharap hasilnya jadi simbol...