Prabowo Buka Ekspor Pangan Asal Petani Tidak Rugi
Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia membuka ekspor sejumlah komoditas pangan dan pupuk dengan syarat petani domestik tidak dirugikan. Pernyataan itu disampaikan saat pidato pada puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu, 24 Juni 2026.
Ekspor bersyarat demi kesejahteraan petani
Pemerintah memberi peluang ekspor sepanjang pasar domestik tetap menguntungkan bagi petani. Kebijakan ini menegaskan bahwa ekspor bukan tujuan akhir jika berdampak negatif pada kesejahteraan pelaku utama sektor pertanian.
Presiden menekankan bahwa keputusan jual-beli ke luar negeri akan dilakukan jika harga komoditas memberi keuntungan yang layak bagi petani.
Kutipan Presiden
"Silakan. Asal harganya benar,"
Presiden juga menegaskan pentingnya prioritas bagi petani dalam setiap kebijakan pertanian nasional.
"Petani jangan rugi, betul? Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Mau untung lagi? Ya pasti!,"
Permintaan luar negeri dan surplus pupuk
Prabowo menyebut permintaan dari negara lain terhadap produk pertanian Indonesia meningkat. Salah satu peluang yang disebut adalah ketahanan pasokan pupuk.
"Alhamdulillah, kita sekarang sudah mulai ekspor,"
Presiden mengatakan Indonesia kini memiliki surplus pupuk sehingga dapat memenuhi permintaan beberapa negara sahabat.
"Dan mereka (negara lain) minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka,"
Selain pupuk, Prabowo menyatakan permintaan internasional juga datang untuk beras dan jagung. Kondisi ini dinilai memperkuat kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional.
"Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung juga dari kita,"
Dampak dan prospek kebijakan
Kebijakan ekspor bersyarat membuka ruang bagi peningkatan penerimaan negara lewat perdagangan luar negeri, namun tetap menempatkan kepentingan petani sebagai prioritas. Langkah ini akan bergantung pada pengaturan harga domestik dan mekanisme distribusi untuk memastikan petani mendapat margin yang adil.
Ke depan, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme pengawasan harga dan pasokan agar ekspor tidak mengurangi ketersediaan pangan lokal. Jika diatur baik, ekspor dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nilai tambah sektor pertanian.
Dengan penegasan tersebut, pemerintah menyiratkan kombinasi antara membuka pasar internasional dan menjaga stabilitas ekonomi petani sebagai landasan kebijakan pertanian ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Rencanakan Pemangkasan Kuota BBM Subsidi 2027
Pemerintah berencana memangkas kuota BBM subsidi menjadi 20,09 juta kl pada 2027, sambil menaikkan alokasi a...
Mendagri Koordinasi Percepatan Penanganan Dampak Gempa NTT
Mendagri Tito Karnavian terus koordinasi percepatan penanganan gempa NTT, fokus evakuasi, listrik, dan distr...
Mendagri Waspadai Gempa Susulan di NTT, Penanganan Dimulai di Pelabuhan
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan potensi gempa susulan di NTT; Kementerian PU akan asesmen kerusakan di...
Seskab: 253 Ton Bantuan Logistik Telah Dikirim ke NTT
Seskab Teddy menyatakan pemerintah telah mengirimkan 253 ton bantuan logistik ke NTT; lima pesawat berangkat...
BMKG: 2.768 Gempa Susulan Guncang Flores Setelah M7,7
BMKG mencatat 2.768 gempa susulan setelah gempa M7,7 di Flores hingga 19 Agustus 2026; terbesar M6,2, 81 kej...
KPK: Korupsi Tak Selalu Berbentuk Uang, Bisa Lewat Kebijakan
KPK mengingatkan korupsi tak selalu berbentuk uang; kebijakan yang dimanipulasi bisa merugikan publik dan li...