Nasional

Prabowo Buka Ekspor Pangan Asal Petani Tidak Rugi

Bagikan:
Presiden Prabowo berbicara di panggung PENAS Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia membuka ekspor sejumlah komoditas pangan dan pupuk dengan syarat petani domestik tidak dirugikan. Pernyataan itu disampaikan saat pidato pada puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu, 24 Juni 2026.

Ekspor bersyarat demi kesejahteraan petani

Pemerintah memberi peluang ekspor sepanjang pasar domestik tetap menguntungkan bagi petani. Kebijakan ini menegaskan bahwa ekspor bukan tujuan akhir jika berdampak negatif pada kesejahteraan pelaku utama sektor pertanian.

Presiden menekankan bahwa keputusan jual-beli ke luar negeri akan dilakukan jika harga komoditas memberi keuntungan yang layak bagi petani.

Kutipan Presiden

"Silakan. Asal harganya benar,"

Presiden juga menegaskan pentingnya prioritas bagi petani dalam setiap kebijakan pertanian nasional.

"Petani jangan rugi, betul? Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Mau untung lagi? Ya pasti!,"

Permintaan luar negeri dan surplus pupuk

Prabowo menyebut permintaan dari negara lain terhadap produk pertanian Indonesia meningkat. Salah satu peluang yang disebut adalah ketahanan pasokan pupuk.

"Alhamdulillah, kita sekarang sudah mulai ekspor,"

Presiden mengatakan Indonesia kini memiliki surplus pupuk sehingga dapat memenuhi permintaan beberapa negara sahabat.

"Dan mereka (negara lain) minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka,"

Selain pupuk, Prabowo menyatakan permintaan internasional juga datang untuk beras dan jagung. Kondisi ini dinilai memperkuat kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional.

"Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung juga dari kita,"

Dampak dan prospek kebijakan

Kebijakan ekspor bersyarat membuka ruang bagi peningkatan penerimaan negara lewat perdagangan luar negeri, namun tetap menempatkan kepentingan petani sebagai prioritas. Langkah ini akan bergantung pada pengaturan harga domestik dan mekanisme distribusi untuk memastikan petani mendapat margin yang adil.

Ke depan, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme pengawasan harga dan pasokan agar ekspor tidak mengurangi ketersediaan pangan lokal. Jika diatur baik, ekspor dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nilai tambah sektor pertanian.

Dengan penegasan tersebut, pemerintah menyiratkan kombinasi antara membuka pasar internasional dan menjaga stabilitas ekonomi petani sebagai landasan kebijakan pertanian ke depan.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait