DPR Dukung Penambahan Anggaran Mitigasi Bencana, tapi Ada Syarat

Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR siap mendukung penambahan anggaran untuk mitigasi dan penanganan bencana.

Pernyataan disampaikan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026), menanggapi permintaan Presiden Prabowo Subianto agar alokasi belanja kebencanaan ditambah signifikan. Puan menekankan tambahan anggaran harus benar-benar meningkatkan kesiapsiagaan dan menurunkan risiko korban serta kerugian.

Dukungan dengan syarat manfaat nyata

Puan membuka ruang dukungan bila alokasi anggaran memang memberikan manfaat lebih baik dibanding sebelumnya. Ia mengingatkan peningkatan anggaran bukan sekadar angka di kertas, melainkan harus berdampak pada kesiapan sistem dan perlindungan warga.

Dalam pernyataannya, Puan menyampaikan bahwa DPR akan meminta kajian mendalam sebelum memberikan persetujuan terhadap perubahan kelembagaan atau alokasi dana.

“Alokasi anggaran selama itu memang bermanfaat, bagi kami tidak apa-apa,”

“Namun manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya,”

Respon terhadap usulan Presiden

Permintaan peningkatan anggaran disampaikan Presiden Prabowo saat rapat penanganan bencana, Senin (7/9/2026). Presiden menyoroti pentingnya penambahan anggaran mitigasi sebagai bagian dari evaluasi pemerintah menghadapi ancaman bencana di wilayah Ring of Fire.

“Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin. Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,”

Rencana integrasi BMKG dan Badan Geologi

Puan juga menanggapi wacana integrasi Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). DPR menyatakan terbuka selama hasil kajian menunjukkan integrasi tersebut meningkatkan efektivitas penanganan kebencanaan.

Ia menegaskan perbedaan tugas dan fungsi kedua lembaga perlu dianalisis sebelum keputusan diambil.

“Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda,”

“Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat,”

Anggaran BNPB dan kekhawatiran kesiapan

Sebagai catatan, dalam Rancangan APBN 2026 alokasi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat sebesar Rp491 miliar. Angka ini turun dibanding APBN 2025 yang mencapai Rp2,01 triliun.

Kondisi itu menjadi perhatian mengingat kebutuhan mitigasi dan penanganan bencana terus meningkat di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah berikutnya

Puan menyebut DPR akan membahas rencana penambahan anggaran dan usulan integrasi melalui alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi terkait. Setiap kebijakan kelembagaan dan anggaran harus memiliki tujuan jelas dan memberikan dampak nyata terhadap kesiapsiagaan nasional.

Posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire, menurut Puan, menuntut penguatan kesiapsiagaan sehingga keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.