Warga Bawa Tumpeng ke DPRD Jember Apresiasi Tolak Utang Rp786,6 M

JEMBER — Sejumlah warga membawa sepotong tumpeng ke gedung DPRD Jember pada Senin (7/9/2026) untuk mengapresiasi Wakil Ketua DPRD, Widarto, yang menolak rencana pemerintah kabupaten (Pemkab) berutang Rp786,573 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam APBD 2027. Warga berharap penolakan itu tidak berhenti sebagai sikap politik Fraksi PDI Perjuangan, tetapi menjadi keputusan DPRD.

Aksi tumpeng dan tuntutan warga

Tumpeng diserahkan menjelang sidang paripurna di depan ruang rapat DPRD. Aksi ini dimaksudkan sebagai simbol dukungan masyarakat desa terhadap wakilnya di parlemen dan sekaligus bentuk pengawasan publik terhadap rencana pembiayaan daerah.

"Artinya, kita dari desa punya berkah untuk ditularkan kepada DPR,"

Diergan meminta anggota DPRD tetap berpikir rasional dan tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Ia juga menilai rencana utang belum mendesak karena daerah masih memiliki ruang fiskal.

Alasan menolak: ruang fiskal yang masih ada

Diergan mengutip hasil audit BPK yang menunjukkan SiLPA 2025 sebesar Rp648,22 miliar dan tambahan dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp223 miliar. Menurutnya, dana tersebut semestinya dipertimbangkan sebelum menambah beban APBD melalui pinjaman.

"Artinya, kita tidak perlu utang. Apa urgensinya berutang? Kita tidak menolak pembangunan. Kami sangat senang dengan pembangunan. Tapi kalau berutang, bunganya berapa? Bunga itu yang membebani APBD,"

Sikap Widarto dan Fraksi PDI Perjuangan

Widarto menyatakan penolakan terhadap skema utang telah disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam pembahasan bersama eksekutif. Ia menegaskan penolakan itu bukan berarti menolak pembangunan.

"Kami tidak menolak pembangunan infrastruktur, kami tidak menolak PJU, apalagi pembangunan. Kami usul caranya tidak dengan utang,"

Ia menambahkan bahwa perjuangan fraksinya didasarkan pada kemampuan fiskal yang ada. Widarto meminta warga tidak menjadikan pemberian tumpeng atau karangan bunga sebagai dukungan tanpa kritik.

Pesan pengawasan publik

Widarto mengajak warga terus mengawasi DPRD meski ada dinamika politik. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kedamaian sosial dan sikap kritis masyarakat terhadap kebijakan anggaran daerah.

Dengan demikian, aksi tumpeng di DPRD Jember menjadi simbol tuntutan transparansi dan kehati-hatian fiskal menjelang pembahasan APBD 2027, sekaligus pengingat agar proses pengambilan keputusan mempertimbangkan ruang fiskal yang ada.