DPRD Desak Wali Kota Selesaikan Polemik Anggaran KONI Blitar

BLITAR — DPRD Kota Blitar mendesak Wali Kota segera memberi kepastian soal anggaran KONI Kota Blitar agar pembinaan atlet tidak terganggu. Desakan itu disampaikan saat puluhan pengurus cabang olahraga, atlet binaan, dan pengurus KONI menggelar unjuk rasa ke kantor DPRD, Senin (7/9/2026). Mereka menuntut kejelasan pencairan anggaran yang sebelumnya telah disepakati dalam pembahasan APBD.

Aksi dan tuntutan massa

Massa datang membawa berkas tuntutan dan meminta kepastian penggunaan anggaran untuk program pembinaan olahraga di Kota Blitar. Selain anggaran, mereka juga menyorot belum dibukanya kembali Kantor Sekretariat KONI yang selama ini menjadi pusat koordinasi cabor. Setelah menyerahkan aspirasi, perwakilan KONI dan cabor diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Blitar.

Kami mendesak wali kota segera mencarikan solusi bagaimana situasi ini bisa diselesaikan dengan baik, sehingga pembinaan atlet di Kota Blitar tidak terhambat

Respons DPRD dan langkah yang telah ditempuh

Ketua DPRD Syahrul Alim mengatakan DPRD telah melakukan pembahasan dan hearing sebelumnya dengan KONI, namun belum mendapatkan jawaban tegas dari eksekutif. Ia menegaskan pengesahan anggaran sudah menjadi bagian dari tugas DPRD. Untuk urusan pencairan, menurutnya kewenangan ada pada Wali Kota atau pihak eksekutif daerah.

Jadi kewenangan mencairkan anggaran KONI itu ada pada Wali Kota Blitar atau pihak eksekutif

Dampak pada pembinaan atlet

Syahrul memperingatkan ketidakpastian anggaran berpotensi menghentikan program latihan dan kegiatan yang telah terencana. Ia meminta Pemkot memberikan kepastian agar KONI dan cabor dapat menjalankan program pembinaan secara optimal. Keberadaan kantor sekretariat juga dianggap penting untuk menunjang koordinasi antarcabor dan pelaksanaan kegiatan olahraga.

Langkah lanjutan dan harapan

Usai menyampaikan aspirasi di DPRD, massa melanjutkan aksi ke Kantor Wali Kota Blitar dengan tuntutan serupa. DPRD berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah penyelesaian agar agenda pembinaan dan persiapan atlet menghadapi berbagai kompetisi tidak terganggu. Pemerintah daerah diminta segera memberi kejelasan agar program olahraga di Kota Blitar bisa berjalan sesuai rencana.

Dengan desakan ini, perhatian publik tertuju pada respons eksekutif untuk memastikan pembinaan atlet dan pemanfaatan fasilitas organisasi olahraga kembali berjalan normal.