DPR Dukung Operasional PT DSI untuk Perkuat Tata Kelola Ekspor

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menyatakan dukungan terhadap operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) yang mulai berjalan pada 1 Juni 2026. Dukungan itu diberikan sebagai upaya memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA), meningkatkan transparansi perdagangan, dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Tujuan dan integrasi sistem

Menurut Firnando, kebijakan PT DSI merupakan bagian dari reformasi pengelolaan ekspor nasional. Seluruh pelaporan ekspor SDA akan terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan dan pengelolaan devisa hasil ekspor.

"Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan transparansi perdagangan, memperkuat pengawasan arus ekspor, mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor. Serta meminimalkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan negara,"

Komoditas awal yang diawasi

Pada tahap awal, PT DSI mengawasi tiga komoditas strategis: batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferro alloy. Ketiga komoditas itu tercatat menyumbang nilai ekspor besar sepanjang 2025.

• Batu bara
• Minyak sawit mentah (CPO)
• Ferro alloy

Syarat implementasi tanpa menambah birokrasi

Firnando mengingatkan agar implementasi PT DSI tidak menambah lapisan birokrasi baru. Ia menekankan proses bisnis harus disederhanakan dan tidak menghambat kegiatan ekspor atau membebani pelaku usaha.

"Implementasi PT DSI harus mampu menyederhanakan proses bisnis dan tidak justru menimbulkan lapisan birokrasi baru. Ini yang dapat menghambat kelancaran kegiatan ekspor,"

Sinergi antar lembaga dan pengawasan lapangan

Ia meminta adanya sinergi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, perbankan, dan PT DSI. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk membangun sistem pengawasan rantai distribusi dan memastikan kepatuhan terhadap aturan.

Firnando menilai keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada efektivitas pengawasan di lapangan. Pengawasan itu termasuk pencegahan ekspor ilegal dan verifikasi bahwa seluruh aktivitas ekspor sesuai ketentuan yang berlaku.

"Keberhasilan PT DSI harus tercermin dari peningkatan penerimaan negara, penguatan cadangan devisa, serta terciptanya sistem ekspor yang lebih transparan dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional,"

Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kinerja PT DSI agar menjalankan mandat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tujuannya memastikan manfaat kebijakan terasa nyata bagi keuangan negara dan kedaulatan ekonomi nasional.