Dukcapil Cetak 758 Dokumen untuk Warga Terdampak Gempa NTT

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mempercepat pemulihan dokumen warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada Sabtu, 29 Agustus 2026, layanan jemput bola dipusatkan di Desa Longko, Kecamatan Waeri'i, Kabupaten Manggarai, untuk mengganti dokumen yang hilang atau rusak.

Pelayanan cepat di Desa Longko

Layanan dilakukan bersama Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai dengan dukungan personel dan peralatan dari pusat. Warga yang mayoritas bekerja sebagai petani datang ke posko untuk mengurus pengganti dokumen tanpa prosedur berbelit.

Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Ditjen Dukcapil, Handayani Ningrum, menegaskan proses itu dibuat sederhana agar pemulihan administrasi pascabencana berjalan cepat.

"Kami memastikan setiap warga terdampak bencana yang dokumennya rusak atau hilang bisa mendapatkan gantinya. Saat itu, hari itu juga tanpa kerumitan prosedur."

Rekap dokumen yang dicetak hari ketiga

Dalam sekitar tujuh jam pelayanan di Desa Longko, petugas menerbitkan berbagai dokumen kependudukan. Penerbitan itu meliputi Kartu Keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, serta dokumen lainnya untuk kebutuhan administrasi dan bantuan.

Dukungan pusat dan jangkauan ke pedalaman

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai, Yakobus Baggut, menyambut baik bantuan peralatan dan personel pusat. Ia mengatakan dukungan itu memudahkan tim daerah menjangkau warga hingga wilayah pedalaman.

"Bantuan peralatan layanan tambahan serta kehadiran personel pusat memberi kami energi baru. Kami akan semakin giat dan tak kenal lelah menyisir warga hingga ke pedalaman."

Kenapa dokumen penting bagi pemulihan

Dokumen kependudukan menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai bantuan dan layanan pemerintah selama proses pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, Dukcapil menegaskan layanan akan terus diarahkan kepada warga yang masih membutuhkan pengganti dokumen.

Langkah jemput bola ini diharapkan mempercepat pemulihan administratif dan meminimalkan hambatan warga terdampak gempa dalam memperoleh bantuan serta layanan publik.