Purbaya: DSI Diharap Dongkrak Pendapatan Negara

Pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) efektif mulai 1 Juni 2026. Periode transisi diberikan enam bulan sebelum penerapan penuh pada 1 Januari 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan ini ditujukan menutup celah penggelapan dan meningkatkan penerimaan negara dari komoditas ekspor strategis.

Kebijakan dan jadwal penerapan

Aturan implementasi dimulai Senin 1 Juni 2026, dengan masa transisi enam bulan. Selama masa transisi, mekanisme dan proses pelaporan dievaluasi sebelum diberlakukan penuh pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini memusatkan alur ekspor melalui DSI untuk memudahkan pengawasan dan administrasi fiskal.

Komoditas yang diawasi

Pemerintah menyebut beberapa komoditas prioritas yang menjadi fokus pengawasan. Komoditas tersebut meliputi:

• batu bara;
• minyak sawit atau CPO (crude palm oil);
• paduan besi.

Target penerimaan dan pengawasan

Menteri Keuangan berharap DSI dapat memangkas praktik-praktik yang merugikan penerimaan negara, seperti under-invoicing dan transfer pricing. Ia menegaskan langkah ini akan mendorong naiknya penerimaan tanpa menambah beban pajak bagi eksportir yang taat.

"Saya malah berharap nanti Pak Doni (COO Danantara, Dony Oskaria) kasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under-invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya enggak akan memotong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi,"

Menurut Purbaya, temuan Kementerian Keuangan menunjukkan sebagian eksportir selama ini melakukan praktik bisnis yang merugikan penerimaan negara. Untuk itu, DSI dianggap sebagai instrumen penertiban alur ekspor.

Evaluasi berkala dan transparansi

Pemerintah akan mengevaluasi kinerja DSI secara berkala, khususnya dari sisi kontribusi terhadap penerimaan negara. Purbaya menegaskan jika penerimaan tidak meningkat, kinerja DSI akan diperiksa dan dikaji ulang.

"Nanti kalau (pendapatan negara) enggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa? Harusnya (pendapatan negara) naik dari pengalaman atau data-data yang kita miliki sekarang,"

Purbaya juga menyebut perhitungan potensi tambahan pendapatan masih berlangsung. Ia mengatakan dampak penuh kebijakan belum dapat dilihat dalam waktu singkat karena ini tahap awal implementasi.

"Jadi kita masih hitung terus (potensi tambahan pendapatan), ini kan masih baru pertama kan ya. Kita belum bisa lihat seperti apa dampaknya,"

Dampak bagi eksportir

Pemerintah memastikan tidak ada pungutan pajak baru terkait pelaksanaan kebijakan ini. Exportir yang selama ini taat bayar pajak tidak akan menanggung beban tambahan. Semua pajak dan kewajiban perpajakan akan tetap berlaku sebagaimana biasanya.

"Ya. Saya pikir ini kan (ekspor) biasa, hanya ekspornya masuk keluar lewat satu pintu, semua pajak akan berlaku seperti biasa,"

Penerapan ekspor satu pintu lewat DSI dirancang untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan transparansi alur barang keluar. Evaluasi berkala akan menentukan langkah lanjutan untuk memastikan tujuan peningkatan penerimaan negara tercapai.