DPR Desak Kementan Percepat Bantuan untuk Peternak Akibat Anjloknya Harga Telur

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita mendesak Kementerian Pertanian mempercepat langkah bantuan bagi peternak ayam petelur yang terpukul oleh anjloknya harga telur dan tingginya biaya pakan. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Jumat (26/6/2026) untuk mencegah ribuan peternak mandiri gulung tikar karena tekanan biaya produksi.

Koordinasi DPR dan Kementan

Sonny mengatakan ia telah berkoordinasi langsung dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, untuk meminta perhatian lebih dari pemerintah. Menurut Sonny, banyak peternak kini mengalami kerugian besar dan jika tak segera ada solusi, usaha mereka berisiko berhenti.

“Situasi ini sangat berat bagi peternak mandiri kita. Pemerintah harus memberikan atensi lebih dan hadir dengan solusi riil sebelum situasi ini memaksa ribuan peternak kita gulung tikar,”

Langkah yang sudah diambil Kementan

Agung menjelaskan sejumlah langkah strategis yang tengah dijalankan Kementan setelah pertemuan Menteri Pertanian dengan asosiasi dan koperasi peternak. Inti upaya pemerintah meliputi penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP), serta penguatan pengawasan pasar.

• Menyurati Kepala Badan Gizi Nasional agar serapan telur MBG ditingkatkan sesuai HAP.
• Mengusulkan kepada BKPM agar investasi asing pada sektor ayam petelur di Pulau Jawa dimasukkan daftar negatif investasi untuk menjaga keseimbangan pasar domestik.
• Meminta Satgas Pangan memonitor pembelian telur oleh broker agar mengacu pada HAP.
• Mendorong afkir ayam petelur >90 minggu pada peternak besar untuk menstabilkan pasokan.
• Menyalurkan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung dan meminta feedmill menahan kenaikan harga pakan.

Tindak lanjut dan peraturan daerah

Kementan menyiapkan langkah lanjutan yang lebih terarah. Pertama, menyurati dinas pertanian kabupaten/kota dengan tembusan kepada bupati dan gubernur agar menetapkan harga acuan lokal berdasarkan HAP nasional. Pemerintah daerah juga diminta mengawasi pelaksanaan afkir di peternakan besar dan memfasilitasi distribusi telur ke wilayah yang kekurangan, terutama di luar Pulau Jawa.

Kedua, Kementan memberi peringatan tegas kepada perusahaan pembibit agar tidak mengedarkan telur fertil (FEB) ke pasar konsumsi dan akan memberikan sanksi bila ditemukan pelanggaran. Ketiga, fokus pada efisiensi pakan dengan mengajak feedmill melakukan efisiensi internal untuk menahan laju kenaikan harga pakan.

Harapan DPR dan ancaman spekulan

Meski mengapresiasi langkah Kementan, Sonny menilai dampak belum sepenuhnya terasa di lapangan karena harga telur masih di bawah harapan. Ia menyerukan agar kebijakan lebih efektif dan progresif serta menuntut tindakan tegas terhadap pihak yang memanfaatkan situasi.

“Kita tidak boleh pasrah. Kementan dan seluruh stakeholder terkait harus bergerak lebih progresif mencari jalan keluar,”

Sonny menambahkan masyarakat dan peternak diminta melaporkan oknum atau spekulan yang merugikan ke Satgas Pangan atau kepolisian setempat agar segera ditindak.

Dengan langkah yang sudah dipetakan, pemerintah berharap pemulihan harga telur dan keberlangsungan usaha peternak dapat segera terwujud. Namun efektivitas pelaksanaan dan pengawasan di lapangan akan menjadi penentu utama keberhasilan kebijakan tersebut.