Bupati Batubara Tekankan Disiplin Pengelolaan Anggaran

Lima Puluh, 6 Juli 2026 — Bupati Batubara Dr. H. Baharuddin Siagian SH M.Si CLA menegaskan disiplin pengelolaan anggaran sebagai kunci tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel saat membuka Pembinaan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa se-Kabupaten Batubara di Aula A Kantor Bupati, Senin (6/7).

Penekanan pada kepatuhan aturan anggaran

Bupati meminta seluruh aparatur, mulai OPD hingga kepala desa, untuk menjalankan pengelolaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

"Jangan suka-suka dalam pengelolaan anggaran. Semua ada aturannya. Jika diperlukan, mintalah pendampingan agar pelaksanaannya sesuai ketentuan,"

Pelaporan berkala sebagai instrumen evaluasi

Bupati juga menginstruksikan setiap OPD menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala. Menurutnya, pelaporan rutin berfungsi sebagai alat evaluasi, pengawasan, dan percepatan penyelesaian program pembangunan.

Tantangan fiskal jadi momentum inovasi

Di hadapan peserta, Bupati mengajak jajaran pemerintahan memandang tantangan fiskal saat ini sebagai kesempatan untuk berinovasi. Ia menyarankan optimalisasi aset daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan kolaborasi sebagai langkah strategis.

"Di tengah berbagai tantangan, kita harus mampu bekerja lebih kreatif, inovatif, dan tetap berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat,"

Narasumber dan peserta

Materi pada kegiatan tersebut disampaikan oleh beberapa narasumber institusi penegak hukum dan pengawasan. Rangkaian pemaparan mencakup:

• Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batubara
• Kepolisian Resor Batubara, disampaikan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal
• Kejaksaan Negeri Batubara, disampaikan oleh Kepala Sub Seksi Intelijen

Hadir dalam kegiatan antara lain Wakil Bupati Syafrizal SE M.AP, Penjabat Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, unsur OPD, camat, kepala bagian, lurah, serta kepala desa.

Implikasi dan langkah ke depan

Penekanan pada disiplin anggaran dan pelaporan berkala menempatkan pengawasan dan akuntabilitas sebagai prioritas pemerintahan daerah. Jika dilaksanakan konsisten, langkah ini berpotensi mempercepat realisasi program dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Ke depan, pemerintah daerah diharapkan memperkuat mekanisme pendampingan teknis untuk mengurangi risiko pelanggaran aturan dan mendorong inovasi layanan publik yang berbasis efisiensi anggaran.