Nias Selatan Percepat Digitalisasi PAD Lewat Sumut Net

Nias Selatan — Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mendorong percepatan digitalisasi transaksi daerah dengan memanfaatkan aplikasi Sumut Net Corporation untuk pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan ini disepakati dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) pada Kamis, 22 Oktober, di Ruang Rapat Kantor Bupati Teluk Dalam.

Dorongan untuk optimalisasi layanan pembayaran

Pertemuan dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Amsarno S. Sarumaha. Fokus rapat adalah pengoptimalan layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Instruksi kepada OPD dan masyarakat

Amsarno mengimbau agar masyarakat dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menggunakan aplikasi tersebut untuk penyetoran PAD. Penggunaan wajib ditargetkan untuk berbagai jenis penerimaan daerah guna menyederhanakan proses administrasi dan mempercepat realisasi pendapatan.

• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• Retribusi sampah
• Retribusi parkir

Ia menekankan pentingnya komitmen seluruh pihak agar program berjalan konsisten.

"Hambatan teknis, seperti kondisi jaringan internet yang belum stabil, tidak boleh jadi alasan menunda implementasi transaksi digital," kata Amsarno.

Peserta rapat dan langkah teknis

Rapat HLM TP2DD dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Seksama Sarumaha S.IP, para kepala OPD, manajer PT Bank Sumut Cabang Teluk Dalam Paskah Damai Sejahtera Daeli, Kepala UPTD Samsat Dedy Irvan Chaniago, serta perwakilan pejabat dan staf BPKPD. Hadir pula bendahara penerima OPD yang sudah terdaftar pada aplikasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Dalam pertemuan dibahas juga langkah teknis dukungan, seperti integrasi sistem, pelatihan petugas, dan pemantauan realisasi setoran. Bank lokal dan unit terkait diminta memperkuat layanan untuk mengakomodasi transaksi digital yang meningkat.

Implikasi dan tindak lanjut

Percepatan digitalisasi PAD diharapkan meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko kebocoran penerimaan. Selanjutnya, pemerintah daerah akan memetakan hambatan teknis dan menyusun jadwal implementasi bertahap untuk setiap OPD.

Upaya ini menjadi bagian dari langkah lebih luas untuk modernisasi tata kelola keuangan daerah dan mempercepat pelayanan publik melalui transformasi digital.