Dhody Thahir Ditetapkan Tersangka Pemalsuan Surat Tanah

MEDAN — Kepolisian Daerah Sumatera Utara resmi menetapkan Dhody Thahir, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen atau surat tanah.

Penetapan tersangka dan dasar penyidikan

Penetapan status tersangka tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ditreskrimum Polda Sumut Nomor: B/SP2HP/1969/VIII/Res.1.9/2026/Ditreskrimum tertanggal 18 Agustus 2026. Kasus ini berawal dari laporan Muhammad Gazali Iskandar sebagaimana tercatat dalam Nomor: LP/B/449/IV/2023/SPKT/Polda Sumut.

Polda menjerat Dhody dengan dugaan pelanggaran Pasal 266 subsider Pasal 263 KUHP terkait pemalsuan dokumen negara. Proses pemeriksaan dan penetapan status tersangka menjadi bagian dari tahap penyidikan yang sedang berjalan.

Reaksi pengamat dan tuntutan transparansi partai

Pengamat politik Dr Bakhrul Khair Amal meminta internal Partai Golkar Sumut segera menanggapi penetapan tersangka tersebut. Menurutnya, kasus yang sudah berjalan sejak 2023 tidak boleh dibiarkan berlarut.

"Ini harus cepat diambil sikap oleh Partai Golkar Sumut. Tiga tahun sudah berlalu kasusnya dan terlalu lama, kenapa ini bisa terjadi, kinerja Polda Sumut juga harus dipertanyakan,"

Bakhrul menilai Golkar perlu menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum. Ia menyarankan sanksi internal dan langkah-langkah yang memastikan proses hukum berjalan tanpa konflik kepentingan.

"Partai harus tegak lurus penegakan persoalan pelanggaran hukum seluruh partai politik di Indonesia. Ada sanksi penegakan dan sanksi sosial karena keterwakilan rakyat,"

Permintaan penonaktifan sementara dan keadilan proses

Bakhrul mendorong agar partai mempertimbangkan menonaktifkan sementara status Dhody sebagai anggota dewan. Tujuannya untuk menghindari benturan jadwal kedewanan dengan proses hukum.

"Sebaiknya diambil langkah awal yang dianggap tegas, dengan menonaktifkan sementara statusnya sebagai anggota dewan agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, karena berbenturan dengan jadwal,"

Ia juga menekankan pentingnya kesetaraan penegakan hukum di Sumatera Utara, tanpa memilih-milih pihak berdasarkan jabatan atau posisi.

"Jangan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Penegakan hukum berlaku bagi seluruh rakyat. Partai Golkar juga harus memberikan dukungan terhadap penegakan hukum,"

Kondisi saat ini dan langkah selanjutnya

Penyidikan masih berlangsung dan penyidik akan melengkapi berkas serta memanggil saksi dan pihak terkait. Fakta, bukti, dan keterangan saksi menjadi penentu kuatnya dugaan pemalsuan.

Publik menanti respons resmi Partai Golkar Sumut dan perkembangan proses hukum oleh Polda Sumut untuk memastikan kasus ditangani secara transparan dan adil.