Prabowo: Delapan Komoditas Sudah Swasembada, Harga Pupuk Turun

Presiden Prabowo Subianto menyatakan delapan komoditas pangan telah mencapai swasembada dan harga pupuk turun signifikan. Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat, 14 Agustus 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pemerintah menilai capaian ini menunjukkan program prioritas, termasuk kemandirian energi lewat B50, sudah memasuki fase implementasi.

Capaian swasembada pangan

Presiden mengatakan beberapa komoditas yang telah mencapai swasembada mencakup kebutuhan pokok yang selama ini menjadi fokus ketahanan pangan. Keberhasilan itu dianggap sebagai bukti nyata bahwa target yang semula diperkirakan memerlukan waktu panjang mulai terlihat hasilnya.

• Beras
• Jagung
• Gula konsumsi
• Daging ayam
• Telur ayam
• Bawang merah
• Cabai besar
• Cabai rawit

Karena itu tahun ini kita sudah swasembada delapan komoditas pangan.

Penurunan harga pupuk dan kondisi industri

Presiden menegaskan pemerintah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk untuk menyederhanakan distribusi. Dampaknya, harga pupuk turun sekitar 20 persen, sebuah penurunan yang menurutnya terjadi untuk pertama kali dalam sejarah modern negara.

Di sisi lain, laba perusahaan pupuk nasional meningkat tajam. Presiden menyebut keuntungan PT Pupuk Indonesia naik hingga 252,8 persen, menunjukan perbaikan efisiensi dan kinerja perusahaan di tengah penurunan harga jual pupuk.

Ada 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan, harga pupuk berhasil kita turunkan 20 persen. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia.

Kemandirian energi lewat B50

Pemerintah juga menonjolkan kebijakan biodiesel mandatori B50 sebagai langkah mengurangi impor bahan bakar. Menurut Presiden, mulai 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar, sehingga terjadi penghematan devisa substansial.

Estimasi penghematan yang disampaikan mencapai sekitar Rp170 triliun atau setara US$9,5 miliar. Kebijakan B50 sebelumnya resmi diluncurkan di Karawang pada Juli 2026 dan kini diterapkan lebih luas.

Mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri.

Program prioritas lain dan respons politik

Selain pangan dan energi, Presiden menyebut program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial digital, dan hilirisasi sudah berjalan dan mulai dirasakan masyarakat. Ia menegaskan capaian awal itu bukan alasan untuk berhenti bekerja.

Janji makanan bergizi, bantuan sosial digital, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat.

Ketua DPD RI juga memberi apresiasi, menyebut program terintegrasi seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari sistem kebijakan yang saling mendukung. Pemerintah menempatkan hasil tersebut sebagai dorongan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan ke depan.