Said Iqbal Minta Danantara Perkuat Pembiayaan untuk Cegah PHK
Penasihat Khusus Presiden
Peran Danantara dan Himbara
Said menekankan Danantara dapat bertindak melalui penyertaan modal langsung maupun mendorong akses kredit dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Skema itu ditujukan bagi perusahaan yang mengalami masalah likuiditas atau kekurangan modal kerja, namun masih layak secara bisnis.
"Semua pihak harus mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk menghindari terjadinya PHK. Danantara diharapkan mengambil peran sesuai tugasnya, baik melalui penyertaan modal maupun mendorong akses pembiayaan bagi perusahaan yang masih sehat," ujar Said.
Skema pembiayaan dan kriteria perusahaan
Menurut Said, dukungan tidak ditujukan pada perusahaan yang kehilangan prospek pasar. Penilaian kelayakan usaha menjadi syarat utama sebelum dana disalurkan. Dengan pendekatan ini, pembiayaan seharusnya menyelamatkan lapangan kerja secara efektif.
"Jangan sampai perusahaan dibantu, tetapi produknya tidak terserap pasar. Karena itu yang dilihat bukan hanya kebutuhan modal, tetapi juga kelayakan bisnisnya," ujarnya.
Target pendanaan dan dampak
Salah satu yang dibahas adalah kondisi PT Pabrik Kertas Indonesia (PT Pakerin) di Mojokerto. Said menyebut Danantara akan mendorong Himbara menyalurkan pinjaman modal kerja sekitar Rp400 miliar setelah penilaian keuangan dan kelayakan usaha.
Apabila pendanaan terealisasi, PT Pakerin berpotensi kembali mempekerjakan sekitar 2.700 pekerja, termasuk mantan karyawan yang sebelumnya terdampak PHK. Tambahan modal kerja diharapkan mengembalikan kegiatan produksi dan mempertahankan tenaga kerja yang masih ada.
Perusahaan tekstil yang diusulkan
Selain PT Pakerin, Said mengusulkan kajian pembiayaan untuk beberapa perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT). Nama yang disebut antara lain PT Ricky Garmen Exportindo dan PT Meyer. Kedua perusahaan itu dinilai masih memiliki peluang mendapatkan dukungan, bila memenuhi kriteria kelayakan.
Implikasi kebijakan
Langkah memperkuat pembiayaan melalui Danantara dan Himbara bertujuan menjaga kelangsungan lapangan kerja tanpa memberi subsidi pada usaha yang tidak berprospek. Jika diterapkan konsisten, skema ini dapat menjadi alternatif untuk menekan angka PHK sambil menjaga stabilitas sektor industri yang sehat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BGN Aktifkan 480 Dapur SPPG, Total Capai 27.022 Unit
BGN mengaktifkan 480 dapur SPPG di 16 provinsi, menambah total jadi 27.022 unit, dengan fokus perluasan ke w...
Patrialis: Sengketa Pilpres 2024 Seharusnya Sudah Kedaluwarsa
Patrialis Akbar menilai permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan 2026 telah kedaluwarsa dan seharusnya...
45 Ucapan Rayakan HUT ke-81 TNI (5 Okt 2026)
Kumpulan 45 ucapan untuk menyambut HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026, siap dipakai sebagai caption dan pesan...
Rangkaian Lengkap HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap
Puncak HUT ke-81 TNI digelar di Mabes TNI Cilangkap pada 5 Oktober 2026, mencakup upacara, penganugerahan, s...
30 Link Twibbon HUT ke-81 TNI 2026 dan Cara Pasang
Kumpulan 30 link Twibbon HUT ke-81 TNI 2026 dan panduan singkat memasangnya untuk disebar di media sosial.
HUT ke-81 TNI 2026: Tema dan Unduh Logo Resmi
TNI merilis tema HUT ke-81 dan menyediakan logo serta materi publikasi resmi yang bisa diunduh untuk poster,...