Said Iqbal Minta Danantara Perkuat Pembiayaan untuk Cegah PHK
Penasihat Khusus Presiden
Peran Danantara dan Himbara
Said menekankan Danantara dapat bertindak melalui penyertaan modal langsung maupun mendorong akses kredit dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Skema itu ditujukan bagi perusahaan yang mengalami masalah likuiditas atau kekurangan modal kerja, namun masih layak secara bisnis.
"Semua pihak harus mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk menghindari terjadinya PHK. Danantara diharapkan mengambil peran sesuai tugasnya, baik melalui penyertaan modal maupun mendorong akses pembiayaan bagi perusahaan yang masih sehat," ujar Said.
Skema pembiayaan dan kriteria perusahaan
Menurut Said, dukungan tidak ditujukan pada perusahaan yang kehilangan prospek pasar. Penilaian kelayakan usaha menjadi syarat utama sebelum dana disalurkan. Dengan pendekatan ini, pembiayaan seharusnya menyelamatkan lapangan kerja secara efektif.
"Jangan sampai perusahaan dibantu, tetapi produknya tidak terserap pasar. Karena itu yang dilihat bukan hanya kebutuhan modal, tetapi juga kelayakan bisnisnya," ujarnya.
Target pendanaan dan dampak
Salah satu yang dibahas adalah kondisi PT Pabrik Kertas Indonesia (PT Pakerin) di Mojokerto. Said menyebut Danantara akan mendorong Himbara menyalurkan pinjaman modal kerja sekitar Rp400 miliar setelah penilaian keuangan dan kelayakan usaha.
Apabila pendanaan terealisasi, PT Pakerin berpotensi kembali mempekerjakan sekitar 2.700 pekerja, termasuk mantan karyawan yang sebelumnya terdampak PHK. Tambahan modal kerja diharapkan mengembalikan kegiatan produksi dan mempertahankan tenaga kerja yang masih ada.
Perusahaan tekstil yang diusulkan
Selain PT Pakerin, Said mengusulkan kajian pembiayaan untuk beberapa perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT). Nama yang disebut antara lain PT Ricky Garmen Exportindo dan PT Meyer. Kedua perusahaan itu dinilai masih memiliki peluang mendapatkan dukungan, bila memenuhi kriteria kelayakan.
Implikasi kebijakan
Langkah memperkuat pembiayaan melalui Danantara dan Himbara bertujuan menjaga kelangsungan lapangan kerja tanpa memberi subsidi pada usaha yang tidak berprospek. Jika diterapkan konsisten, skema ini dapat menjadi alternatif untuk menekan angka PHK sambil menjaga stabilitas sektor industri yang sehat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem: Hujan Lebat Ancama Sejumlah Kota
BMKG keluarkan peringatan cuaca ekstrem 2 Juli 2026; sejumlah kota diperkirakan hujan lebat akibat jalur kon...
BMKG: Risiko Gelombang Panas Ekstrem seperti Eropa Sangat Kecil
BMKG memastikan potensi gelombang panas ekstrem seperti Eropa sangat kecil di Indonesia karena iklim tropis...
Komisi VII Dorong Evaluasi KEK Super Prioritas agar Manfaat Merata
Komisi VII minta evaluasi KEK Super Prioritas agar manfaat investasi dan penyerapan tenaga kerja dirasakan m...
Prabowo Terima Lukashenko di Istana, Menandai 30 Tahun Hubungan RI-Belarus
Presiden Prabowo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka, 2 Juli 2026, menandai...
Muhaimin: Pemerataan Ekonomi Kreatif Prioritas Pemerintah
Muhaimin minta ekonomi kreatif tak hanya di Jawa-Bali dan dorong pemanfaatan Sensus Ekonomi 2026 untuk pemet...
Pembangunan SMA Garuda Baru Konawe Selatan Dikebut
Kemdiktisaintek percepat pembangunan SMA Garuda Baru Konawe Selatan; progres 87,58% dan target penyelesaian...