Said Iqbal Minta Danantara Perkuat Pembiayaan untuk Cegah PHK
Penasihat Khusus Presiden
Peran Danantara dan Himbara
Said menekankan Danantara dapat bertindak melalui penyertaan modal langsung maupun mendorong akses kredit dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Skema itu ditujukan bagi perusahaan yang mengalami masalah likuiditas atau kekurangan modal kerja, namun masih layak secara bisnis.
"Semua pihak harus mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk menghindari terjadinya PHK. Danantara diharapkan mengambil peran sesuai tugasnya, baik melalui penyertaan modal maupun mendorong akses pembiayaan bagi perusahaan yang masih sehat," ujar Said.
Skema pembiayaan dan kriteria perusahaan
Menurut Said, dukungan tidak ditujukan pada perusahaan yang kehilangan prospek pasar. Penilaian kelayakan usaha menjadi syarat utama sebelum dana disalurkan. Dengan pendekatan ini, pembiayaan seharusnya menyelamatkan lapangan kerja secara efektif.
"Jangan sampai perusahaan dibantu, tetapi produknya tidak terserap pasar. Karena itu yang dilihat bukan hanya kebutuhan modal, tetapi juga kelayakan bisnisnya," ujarnya.
Target pendanaan dan dampak
Salah satu yang dibahas adalah kondisi PT Pabrik Kertas Indonesia (PT Pakerin) di Mojokerto. Said menyebut Danantara akan mendorong Himbara menyalurkan pinjaman modal kerja sekitar Rp400 miliar setelah penilaian keuangan dan kelayakan usaha.
Apabila pendanaan terealisasi, PT Pakerin berpotensi kembali mempekerjakan sekitar 2.700 pekerja, termasuk mantan karyawan yang sebelumnya terdampak PHK. Tambahan modal kerja diharapkan mengembalikan kegiatan produksi dan mempertahankan tenaga kerja yang masih ada.
Perusahaan tekstil yang diusulkan
Selain PT Pakerin, Said mengusulkan kajian pembiayaan untuk beberapa perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT). Nama yang disebut antara lain PT Ricky Garmen Exportindo dan PT Meyer. Kedua perusahaan itu dinilai masih memiliki peluang mendapatkan dukungan, bila memenuhi kriteria kelayakan.
Implikasi kebijakan
Langkah memperkuat pembiayaan melalui Danantara dan Himbara bertujuan menjaga kelangsungan lapangan kerja tanpa memberi subsidi pada usaha yang tidak berprospek. Jika diterapkan konsisten, skema ini dapat menjadi alternatif untuk menekan angka PHK sambil menjaga stabilitas sektor industri yang sehat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...