Said Iqbal Minta Danantara Perkuat Pembiayaan untuk Cegah PHK
Penasihat Khusus Presiden
Peran Danantara dan Himbara
Said menekankan Danantara dapat bertindak melalui penyertaan modal langsung maupun mendorong akses kredit dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Skema itu ditujukan bagi perusahaan yang mengalami masalah likuiditas atau kekurangan modal kerja, namun masih layak secara bisnis.
"Semua pihak harus mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk menghindari terjadinya PHK. Danantara diharapkan mengambil peran sesuai tugasnya, baik melalui penyertaan modal maupun mendorong akses pembiayaan bagi perusahaan yang masih sehat," ujar Said.
Skema pembiayaan dan kriteria perusahaan
Menurut Said, dukungan tidak ditujukan pada perusahaan yang kehilangan prospek pasar. Penilaian kelayakan usaha menjadi syarat utama sebelum dana disalurkan. Dengan pendekatan ini, pembiayaan seharusnya menyelamatkan lapangan kerja secara efektif.
"Jangan sampai perusahaan dibantu, tetapi produknya tidak terserap pasar. Karena itu yang dilihat bukan hanya kebutuhan modal, tetapi juga kelayakan bisnisnya," ujarnya.
Target pendanaan dan dampak
Salah satu yang dibahas adalah kondisi PT Pabrik Kertas Indonesia (PT Pakerin) di Mojokerto. Said menyebut Danantara akan mendorong Himbara menyalurkan pinjaman modal kerja sekitar Rp400 miliar setelah penilaian keuangan dan kelayakan usaha.
Apabila pendanaan terealisasi, PT Pakerin berpotensi kembali mempekerjakan sekitar 2.700 pekerja, termasuk mantan karyawan yang sebelumnya terdampak PHK. Tambahan modal kerja diharapkan mengembalikan kegiatan produksi dan mempertahankan tenaga kerja yang masih ada.
Perusahaan tekstil yang diusulkan
Selain PT Pakerin, Said mengusulkan kajian pembiayaan untuk beberapa perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT). Nama yang disebut antara lain PT Ricky Garmen Exportindo dan PT Meyer. Kedua perusahaan itu dinilai masih memiliki peluang mendapatkan dukungan, bila memenuhi kriteria kelayakan.
Implikasi kebijakan
Langkah memperkuat pembiayaan melalui Danantara dan Himbara bertujuan menjaga kelangsungan lapangan kerja tanpa memberi subsidi pada usaha yang tidak berprospek. Jika diterapkan konsisten, skema ini dapat menjadi alternatif untuk menekan angka PHK sambil menjaga stabilitas sektor industri yang sehat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenkeu Pastikan Pembiayaan Awal DDMF Tak Gunakan APBN
Kemenkeu memastikan modal awal DDMF tidak menggunakan APBN; instrumen ini akan biayai proyek strategis lewat...
UKWR RRI 2026: Jurnalis RRI Jakarta Harap Lulus dengan Nilai Memuaskan
Peserta UKWR RRI di Jakarta berharap lulus kompeten; ujian 19-20 Agustus 2026 diikuti 71 peserta.
Wamendikdasmen Tekankan Motivasi dan Pendampingan PJJ di Gorontalo
Wamendikdasmen tinjau PJJ di SMAN 1 Gorontalo, menekankan motivasi, pendampingan keluarga, dan pertemuan lur...
RRI Siapkan Jurnalis Hadapi Migrasi Audiens lewat UKWR ke-54
RRI gelar UKWR ke-54 (19-20 Agustus 2026) untuk meningkatkan kompetensi jurnalis dan menanggapi migrasi audi...
Wamendikdasmen Tinjau PJJ di Gorontalo: Pastikan Anak Tetap Belajar
Wamendikdasmen tinjau PJJ di Gorontalo untuk memastikan anak ATS mendapat pendampingan, motivasi, dan layana...
Gempa M7,7 Guncang NTT: Empat Pasar Rusak dan Rantai Pasok Terganggu
Gempa M7,7 di NTT pada 15 Agustus 2026 merusak empat pasar, termasuk Pasar Inpres Ruteng, dan mengganggu ran...