DPR Minta Pemerintah Perhatikan Dampak Sosial Pascakarhutla

DPR RI mendorong pemerintah memperluas fokus penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari sekadar pemadaman menjadi penanganan pascabencana yang komprehensif. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2026. DPR menekankan pentingnya penanganan dampak sosial, kesehatan, dan pendidikan yang timbul akibat karhutla.

DPR: Tak Cukup Sekadar Padamkan Api

Puan Maharani mengatakan tim kebencanaan DPR akan meminta pemerintah memperkuat langkah-langkah penanganan. Tujuannya agar dampak karhutla dapat diatasi secara menyeluruh, bukan hanya memadamkan api sementara.

"Masalah bencana, masalah kebakaran ini bukan hanya bagaimana kita mengatasinya sekarang, tapi apa yang harus kita atasi setelahnya. Yaitu bagaimana terkait dengan masalah sosial, pendidikan, kemudian kesejahteraan masyarakat,"

Puan menyoroti risiko jangka pendek dan jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Selain gangguan kesehatan, DPR juga memperhatikan gangguan proses belajar anak di wilayah kabut asap.

"Seperti sekarang sudah ada masalah ISPA, kemudian kondisi anak-anak yang pendidikannya terganggu. Itu juga harus segera teratasi dan bagaimana ke depannya harus segera ada solusinya,"

Fokus pada Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan

Dalam pernyataannya, DPR merinci tiga fokus penanganan pascabencana yang perlu segera ditangani:

• Masalah kesehatan masyarakat, termasuk kasus ISPA dan gangguan pernapasan.
• Gangguan proses pendidikan anak akibat kabut asap.
• Pemulihan kesejahteraan ekonomi komunitas terdampak.

Langkah-langkah pemulihan ini dinilai penting agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal dan meminimalkan dampak sosial berkepanjangan.

Kekhawatiran soal Alih Fungsi Lahan

Puan juga mengingatkan potensi perubahan fungsi lahan setelah kebakaran. DPR akan meminta pihak terkait menyelidiki apabila ditemukan indikasi alih fungsi lahan pascabakaran.

"Terkait apakah lahan yang terbakar kemudian sudah berubah alih fungsi, nanti kami akan meminta pihak yang terkait untuk menyelidiki hal itu. Itu seharusnya tidak boleh terjadi dan harus segera ditindak,"

Upaya Pemerintah: Modifikasi Cuaca di Kalbar

Pemerintah memaksimalkan potensi awan hujan di Kalimantan Barat untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Langkah ini diambil setelah teridentifikasi potensi pembentukan awan hujan pada 4-8 September 2026.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan penanganan karhutla di Kalbar menunjukkan perkembangan, meski kabut asap masih mengganggu karena karakteristik lahan gambut.

"Jadi memang terjadi penurunan, meskipun sangat pekat asapnya. Kabutnya ini bisa selesai setelah datang hujan yang deras,"

BNPB berharap OMC dapat membantu mengurangi kabut asap di sejumlah wilayah Kalbar. Namun DPR menegaskan bahwa upaya teknis seperti OMC harus dipadukan dengan program pemulihan sosial dan investigasi alih fungsi lahan.

Ke depan, DPR akan terus memantau implementasi langkah-langkah penanganan dan meminta laporan dari pemerintah serta instansi terkait. Tujuannya agar penanganan karhutla mencakup pemulihan sosial, perlindungan kesehatan, dan pemulihan pendidikan anak-anak terdampak.