Puan: Tambahan Anggaran Mitigasi Bencana Harus Lebih Bermanfaat
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan mendukung rencana pemerintah menambah anggaran untuk mitigasi bencana, namun menegaskan tambahan itu harus memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat dibanding alokasi sebelumnya. Pernyataan disampaikan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
DPR: dukungan dengan syarat manfaat nyata
Puan mengatakan DPR siap mendukung peningkatan anggaran selama penggunaannya benar-benar berdampak pada perlindungan masyarakat dan pengurangan risiko bencana. Ia menekankan pentingnya efektivitas penggunaan dana, bukan sekadar peningkatan nominal.
“Alokasi anggaran selama itu memang bermanfaat bagi kami tidak apa-apa, namun harus manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya,”
Pemerintah rencanakan kenaikan anggaran
Presiden menyampaikan rencana peningkatan alokasi anggaran mitigasi secara signifikan, mengingat posisi Indonesia di Ring of Fire yang membuat negara rentan terhadap gempa dan letusan gunung api. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada 7 September 2026.
“Negara yang berada di lingkaran api the ring of fire membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,”
“Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,”
BNPB diminta hitung kebutuhan, Kemenkeu menunggu
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan besaran tambahan anggaran akan disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan yang disusun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah belum menetapkan angka final sebelum menerima perhitungan resmi dari BNPB.
“Nanti kita tingkatkan sesuai permintaan, kan BNPB yang hitung. Nanti kita lihat seperti apa perhitungan BNPB. Kan sekarang saya belum terima,”
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan dana siap pakai sebesar Rp5 triliun dalam pagu anggaran 2026 untuk penanggulangan bencana. Purbaya menegaskan anggaran tambahan akan disiapkan jika dana tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan penanggulangan di lapangan.
Implikasi dan langkah ke depan
Rencana penambahan anggaran ini menandakan pergeseran kebijakan menuju peningkatan kesiapsiagaan nasional. Untuk memenuhi harapan DPR, pemerintah perlu menyertakan mekanisme pelaporan, indikator kinerja, dan audit penggunaan dana agar manfaatnya dapat diukur secara jelas.
Ke depan, fokus perencanaan adalah memastikan alokasi baru benar-benar memperkuat mitigasi—mulai dari peringatan dini, penguatan infrastruktur kritis, hingga program mitigasi berbasis komunitas. Koordinasi antar-institusi, terutama antara Kemenkeu dan BNPB, menjadi kunci untuk merumuskan angka dan skema pendanaan yang realistis dan transparan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Hotspot Nasional Turun 288 Titik, Kalteng-Kalbar Menurun
Hotspot nasional turun 288 titik per 7 Sept 2026; Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat mencatat penurunan...
BNPB: 1.730 Kejadian Bencana hingga 7 September 2026
BNPB mencatat 1.730 kejadian bencana hingga 7 Sept 2026; karhutla, banjir, dan cuaca ekstrem paling dominan...
Puan Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan Warga Terdampak Anak Krakatau
Puan Maharani minta pemerintah bergerak cepat dan terpadu untuk pastikan keselamatan warga terdampak erupsi...
HUT ke-67: PEPABRI Tegaskan Komitmen Jaga Persatuan
Agum Gumelar tegaskan PEPABRI di usia 67 berkomitmen menjaga persatuan dan menjalankan peran kebangsaan mela...
Paripurna Setujui RUU Penyiaran Jadi Usul Inisiatif DPR
DPR menyetujui RUU Perubahan Ketiga UU Penyiaran jadi usul inisiatif dalam paripurna 8 September 2026; pemba...
BNPB Catat 1.730 Kejadian Bencana hingga 7 September 2026
BNPB mencatat 1.730 kejadian bencana hingga 7 September 2026; hidrometeorologi dominan, kerusakan menimpa ri...