Hotspot Nasional Turun 288 Titik, Kalteng-Kalbar Menurun

Jumlah hotspot nasional dengan tingkat kepercayaan high confidence turun drastis, dari 674 titik pada 6 September menjadi 386 titik pada 7 September 2026. Penurunan sebesar 288 titik ini tercatat melalui pemantauan satelit dan menjadi perkembangan penting dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penurunan nasional dan data per provinsi

Berdasarkan pemantauan SiPongi yang mengolah data satelit Terra/Aqua, provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi pada 7 September 2026 pukul 21.20 WIB adalah Sumatra Selatan dengan 88 hotspot. Disusul Kalimantan Tengah 46 titik dan Kalimantan Barat 31 titik.

Provinsi lainnya mencatat jumlah lebih kecil, yaitu Riau 10 titik, serta Jambi dan Kalimantan Selatan masing-masing 4 titik.

Penurunan signifikan di Kalteng dan Kalbar

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyebut penurunan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat berkontribusi besar terhadap angka nasional. Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling tajam, berkurang 197 hotspot dalam sehari. Kalimantan Barat turun 107 titik.

“Secara nasional jumlah hotspot high confidence mengalami penurunan cukup signifikan. Namun, kondisi ini tidak boleh membuat kita lengah, terutama karena Sumatra Selatan saat ini mencatat jumlah hotspot tertinggi.”

Makna hotspot dan langkah verifikasi

Ristianto menegaskan bahwa indikator hotspot adalah deteksi anomali suhu permukaan oleh satelit. Satu peristiwa kebakaran kadang terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Karena itu, setiap indikasi harus diverifikasi.

“Satu kejadian kebakaran bisa terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Karena itu, setiap indikasi tetap harus diverifikasi melalui groundcheck dan pemantauan kondisi aktual di lapangan.”

Upaya penanganan di lapangan

Untuk memastikan penanganan cepat dan tepat, beberapa upaya dilakukan secara terpadu. Langkah di lapangan meliputi patroli, verifikasi, dan pemadaman segera.

• Manggala Agni melakukan patroli dan pemadaman darat.
• Satgas TNI dan Polri terlibat dalam pengamanan dan dukungan logistik.
• BNPB, BMKG, BPBD, serta pemerintah daerah melakukan koordinasi dan pemantauan cuaca.
• Peran aktif masyarakat penting untuk melaporkan titik api dan mendukung pencegahan.

Upaya teknis di lapangan termasuk penyekatan penjalaran api, mopping up, pendinginan, serta pemantauan lokasi yang berpotensi menyala kembali.

Meski data menunjukkan perbaikan, Kementerian menyerukan kewaspadaan pada wilayah prioritas. Pengawasan dan penanganan akan terus dilakukan hingga situasi benar-benar aman.