Puan Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan Warga Terdampak Anak Krakatau
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat dan terpadu menangani dampak erupsi Anak Krakatau. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis, Senin, 7 September 2026, dengan menekankan bahwa keselamatan dan perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Prioritaskan keselamatan dan kebutuhan dasar
Puan menilai erupsi telah memengaruhi berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi di sejumlah wilayah. Ia mendesak koordinasi antarkementerian serta pemerintah daerah agar penanganan dilakukan menyeluruh dan cepat.
Pemerintah perlu bergerak cepat dan terpadu dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memengaruhi kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah. — Puan Maharani
Menurut Puan, pemerintah pusat dan daerah harus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Hal ini mencakup ketersediaan pangan, air bersih, dan fasilitas darurat lainnya untuk mencegah dampak lanjutan.
Perlindungan kesehatan dan penyediaan masker
Puan menyoroti sebaran abu vulkanik yang dapat menurunkan kualitas udara dan mengancam kesehatan masyarakat. Ia meminta agar ketersediaan masker dan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terdampak dipastikan.
Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait juga harus memastikan setiap kebutuhan masyarakat terdampak dapat terfasilitasi. — Puan Maharani
Ia mengingatkan bahwa paparan abu dapat menyebabkan iritasi mata, batuk, hingga gangguan pernapasan. Puan menyampaikan bahwa respons negara yang cepat bisa meminimalisir beban rakyat meski bencana tidak sepenuhnya dapat dicegah.
Bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi dampak yang disebabkan terhadap rakyat dapat diminimalisir dengan kehadiran Negara yang lebih cepat. — Puan Maharani
Informasi publik dan kesiapsiagaan
Puan juga menekankan pentingnya informasi resmi dan edukasi berkala. Ia meminta pemerintah rutin menyampaikan perkembangan aktivitas gunung agar masyarakat tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
Dan tentunya edukasi dan sosialisasi dalam menghadapi bencana kegunungapian harus semakin ditingkatkan. Khususnya mengenai dampak kesehatan kepada masyarakat akibat sebara abu vulkanik. — Puan Maharani
Selain itu, Puan mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari turunnya aktivitas gunung atau dibukanya kembali fasilitas transportasi. Evaluasi juga harus melihat seberapa kecil korban, kerugian, dan beban yang harus ditanggung masyarakat.
Keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari menurunnya aktivitas gunung atau dibukanya kembali bandara. Tetapi dari seberapa kecil korban, kerugian, dan beban yang harus ditanggung rakyat. — Puan Maharani
Ia menutup imbauan dengan meminta masyarakat tetap tenang, mengikuti informasi resmi, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, dan mengurangi kegiatan di luar untuk menghindari paparan abu vulkanik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Hotspot Nasional Turun 288 Titik, Kalteng-Kalbar Menurun
Hotspot nasional turun 288 titik per 7 Sept 2026; Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat mencatat penurunan...
BNPB: 1.730 Kejadian Bencana hingga 7 September 2026
BNPB mencatat 1.730 kejadian bencana hingga 7 Sept 2026; karhutla, banjir, dan cuaca ekstrem paling dominan...
Puan: Tambahan Anggaran Mitigasi Bencana Harus Lebih Bermanfaat
Puan dukung penambahan anggaran mitigasi bencana dengan syarat manfaatnya lebih baik bagi masyarakat.
HUT ke-67: PEPABRI Tegaskan Komitmen Jaga Persatuan
Agum Gumelar tegaskan PEPABRI di usia 67 berkomitmen menjaga persatuan dan menjalankan peran kebangsaan mela...
Paripurna Setujui RUU Penyiaran Jadi Usul Inisiatif DPR
DPR menyetujui RUU Perubahan Ketiga UU Penyiaran jadi usul inisiatif dalam paripurna 8 September 2026; pemba...
BNPB Catat 1.730 Kejadian Bencana hingga 7 September 2026
BNPB mencatat 1.730 kejadian bencana hingga 7 September 2026; hidrometeorologi dominan, kerusakan menimpa ri...