Pigai Dorong Buku Khusus Pendidikan HAM untuk Sekolah
Menteri HAM Natalius Pigai meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan buku khusus pendidikan HAM untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2026, sebagai upaya memperkuat pemahaman HAM dan pembentukan karakter sejak pendidikan dasar hingga menengah.
Alasan dan tujuan usulan
Pigai mengatakan pendidikan HAM tidak cukup jika hanya disisipkan pada mata pelajaran PPKn. Menurutnya, materi HAM perlu diajarkan secara utuh dan sistematis agar memberi pengaruh nyata pada moral dan etika peserta didik.
Ia menginginkan materi HAM diberikan secara terarah sehingga nilai-nilai kemanusiaan menjadi bagian rutin proses pembelajaran.
Proses pembahasan dengan Kemendikdasmen
Usulan buku khusus tersebut masih dalam tahap pembahasan dan negosiasi antara Kementerian HAM dan Kemendikdasmen. Pigai berharap pembicaraan menghasilkan keputusan yang menempatkan pendidikan HAM pada posisi yang lebih kuat dalam kurikulum.
Dia menekankan pentingnya alokasi yang jelas, apakah buku itu menjadi buku wajib atau buku penunjang di sekolah-sekolah.
Isi dan durasi penyusunan
Pigai menjelaskan buku khusus dapat memuat materi hak dan kewajiban secara lebih terarah untuk setiap jenjang pendidikan. Materi yang diusulkan mencakup penghormatan terhadap martabat manusia dan penguatan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.
“Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah maunya soal hak asasi manusia cuma satu bab atau dua bab saja dimasukkan di buku PPKn. Saya tidak mau dan saya maunya satu buku sendiri,”
Lebih jauh, Pigai menyatakan KemenHAM memiliki tenaga ahli dan bahan ajar yang memadai. Ia optimistis tim dapat menyusun buku dalam waktu singkat jika kerja sama berjalan lancar.
“Kami memiliki pakar dan materi yang banyak, sehingga buku khusus HAM dapat disusun dalam waktu satu bulan Ke depan, kami berharap buku HAM dialokasikan sebagai buku wajib atau buku penunjang,”
Rangka materi yang diusulkan
Untuk memperjelas cakupan, Pigai menyebut beberapa pokok materi yang sebaiknya dimuat:
- Hak dan kewajiban warga negara pada tingkat usia siswa
- Penghormatan terhadap martabat manusia
- Penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam perilaku sehari-hari
- Studi kasus sederhana dan pembelajaran berbasis nilai
Dampak dan harapan
Pigai berharap buku khusus HAM tidak sekadar menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku peserta didik. Jika terlaksana, program ini berpotensi memperkuat komponen moral dalam kurikulum nasional.
Selanjutnya, keputusan akhir bergantung pada hasil negosiasi antar-kementerian dan penetapan kebijakan kurikulum yang menyertakan alokasi materi HAM secara jelas.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
MenHAM Dorong Pemenuhan Pangan Korban Gempa NTT
MenHAM Natalius Pigai mendesak pemenuhan pangan bagi korban gempa NTT selama tanggap darurat agar kebutuhan...
Jasa Marga Rekonstruksi Perkerasan di Ruas Tol Jabodetabek
Jasa Marga rekonstruksi perkerasan di ruas tol Jabodetabek 24 Agustus–1 September 2026; lajur ditutup sement...
Karhutla Capai 202 Ribu Ha, Kemenhut Fokus Enam Provinsi
Kemenhut catat karhutla 202 ribu ha Jan–Jul 2026; fokus penanganan di enam provinsi rawan termasuk Kalbar da...
Wamenkomdigi: AI Hanya Alat Bantu, Bukan Penentu Putusan Peradilan
Wamenkomdigi Nezar Patria menegaskan AI boleh bantu administrasi peradilan, tapi tidak boleh menggantikan ha...
Presiden Resmikan PLTS 100 GWp: Dampak Ekonomi dan Lingkungan
Program PLTS 100 GWp diresmikan Presiden; diproyeksikan hemat Rp73,9 triliun/tahun, ciptakan 5,5 juta pekerj...
PLTS 100 GWp: Investasi $73 Miliar, Hemat Subsidi & 5,5 Juta Kerja
Pemerintah luncurkan PLTS 100 GWp di Bali; dibutuhkan US$73 miliar, hemat subsidi Rp73,9 triliun dan ciptaka...