PLTS 100 GWp: Investasi $73 Miliar, Hemat Subsidi & 5,5 Juta Kerja
Pemerintah meluncurkan program PLTS 100 GWp pada 25 Agustus 2026 di Bali dengan estimasi investasi sekitar US$73 miliar. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, proyek ini diproyeksikan menghemat subsidi listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun dan menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
Skala investasi dan jadwal pelaksanaan
Bahlil menyatakan program PLTS akan dilaksanakan secara masif dan dibagi dalam tiga tahun. Pemerintah menargetkan percepatan sebagai bagian dari arahan Presiden untuk memanfaatkan keunggulan komparatif negara dalam pengelolaan energi.
“Bapak Presiden yang kami hormati, program PLTS ini begitu ini kita luncurkan, ini kita akan lakukan secara masif Pak, dan dibagi menjadi tiga tahun,”
Dampak ekonomi: subsidi, lapangan kerja, dan nilai tambah industri
Pemerintah menghitung beberapa dampak ekonomi langsung dari realisasi PLTS 100 GWp. Selain penghematan subsidi, program ini diharapkan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan menambah nilai industri domestik melalui produksi panel dan baterai.
“Dari total pekerjaan ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,”
Bahlil menekankan pentingnya keterlibatan tenaga kerja dan industri lokal agar manfaat ekonomi langsung dinikmati masyarakat. Ia menggambarkan produksi baterai dan panel oleh tenaga Indonesia sebagai bentuk nilai tambah nasional.
“Baterai listriknya dihasilkan dari keringat tenaga kerja Indonesia, maka energi surya ini adalah energi Indonesia, energi ibu pertiwi. Nilai tambahnya adalah nilai tambah untuk rakyat Indonesia, lapangan kerja yang tercipta adalah untuk bangsa dan negara Indonesia,”
Dampak lingkungan dan nilai ekonomi karbon
Selain manfaat ekonomi, pemerintah memperkirakan PLTS 100 GWp berpotensi menurunkan emisi sebesar 140 juta ton CO2 setiap tahun. Dari penghitungan pemerintah, proyek ini juga dapat menghasilkan nilai ekonomi karbon sekitar Rp6,31 triliun.
Skema pelaksanaan: IPP atau Dana Nusantara
Pelaksanaan proyek akan membuka peluang bagi skema Independent Power Producer (IPP) jika penawaran harga kompetitif. Namun, bila tidak ada penawaran yang kompetitif, pemerintah siap mengambil alih proyek melalui mekanisme Dana Nusantara dengan pembiayaan yang diarahkan agar efisien dan terjangkau.
“Kalau harganya kompetitif kita kasih IPP, kalau tidak kompetitif dan tidak ada yang mau, maka kita akan ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah. Lewat Dana Nusantara dengan pembiayaan yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden yang efisien, efektif, dan terjangkau,”
Ringkasan dan prospek
Program PLTS 100 GWp dirancang untuk mempercepat transisi ke energi bersih sambil menekan beban subsidi dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Keberhasilan proyek akan bergantung pada pelaksanaan tiga tahunan, keterlibatan industri lokal, serta ketersediaan pembiayaan kompetitif dari sektor swasta atau pembiayaan publik melalui Dana Nusantara.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...