BMKS Siapkan 8 Kebijakan untuk Jadi Referensi Harga Komoditas

Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) OJK, Terpilih Sarjito, mengumumkan delapan kebijakan strategis pada Senin, 24 Agustus 2026, untuk memperkuat posisi Indonesia dalam pembentukan harga energi dan komoditas global serta mentransformasi negara dari price taker menjadi price influencer hingga price maker.

Rangka kebijakan dan tujuan

Sarjito menyatakan kebijakan tersebut menjadi fondasi pembangunan BMKS agar pasar mineral dan komoditas Indonesia lebih likuid, transparan, terintegrasi, dan dipercaya sejak transaksi pertama. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan negeri ini untuk menentukan harga produk strategis seperti nikel dan timah.

Delapan kebijakan strategis

1. Trusted infrastructure: membangun infrastruktur pergudangan, lembaga survei, bursa, dan lembaga kliring yang aman, andal, dan terintegrasi.
2. Trusted market: menyiapkan pasar yang transparan, adil, teratur, dan likuid.
3. Trusted product: mengembangkan produk yang terstruktur, terstandar, dan mendukung kepentingan nasional.
4. Trusted data: integrasi dan pertukaran data antar lembaga untuk mendukung kebijakan dan pembentukan harga.
5. Trusted regulator: memperkuat pemahaman regulator terhadap perdagangan bursa mineral dan komoditas.
6. Trusted ecosystem: membangun ekosistem yang melibatkan OJK, kementerian terkait, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lain.
7. Penguatan kedalaman pasar: memperluas partisipasi pelaku pasar dan mengembangkan berbagai produk yang dapat diperdagangkan.
8. Referensi harga bertahap: menjadikan BMKS secara bertahap sebagai referensi harga mineral dan komoditas strategis Indonesia.

Integrasi ekosistem dan data

Sarjito menekankan bahwa keberhasilan bergantung pada konektivitas antar-pihak. "OJK tidak bisa sebagai sole regulator yang berjalan sendiri, tentu harus berharmonisasi dengan kementerian dan berbagai pihak lain," ujarnya.

Integrasi data menjadi fokus untuk mengatasi fragmentasi informasi di berbagai institusi. Data terpadu diharapkan memperkuat tata kelola dan mendukung pembentukan harga yang lebih akurat.

Tantangan: waktu dan kebocoran ekonomi

Sarjito mengakui target ini berat dan waktunya sempit.

"Ini amanat yang sangat berat mengingat waktunya juga sudah sangat sempit, tinggal beberapa bulan. Karena itu, kami harus membangun kepercayaan."

Selain pembentukan harga, BMKS juga diarahkan untuk mengurangi praktik yang merugikan penerimaan negara, seperti under-invoicing dan transfer pricing, yang dapat mengurangi manfaat ekonomi dari komoditas strategis.

Implikasi dan langkah ke depan

Dengan pelaksanaan kebijakan ini, BMKS diharapkan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam rantai nilai komoditas global. Sarjito menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus sejalan dengan konstitusi dan memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

Jika infrastruktur, data, dan regulasi terintegrasi dengan baik, BMKS berpotensi menjadi acuan harga dan memperkaya instrumen perdagangan mineral serta komoditas strategis Indonesia ke depan.