Karhutla Capai 202 Ribu Ha, Kemenhut Fokus Enam Provinsi

Kementerian Kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai 202 ribu hektare pada periode Januari–Juli 2026. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Thomas Nifinluri mengatakan penanganan telah memasuki hari ke-53 dan difokuskan pada enam provinsi yang paling rawan.

Enam provinsi prioritas dan titik api

Thomas menyebutkan provinsi yang membutuhkan penanganan terpadu meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ia menegaskan respons cepat harus dilakukan di daerah-daerah tersebut untuk mencegah meluasnya kebakaran.

• Kalimantan Barat: 17 titik api
• Kalimantan Tengah: sekitar 16 titik api
• Sumatra Selatan: 11 titik api
• Riau: 7 titik api

Titik-titik api ini menjadi konsentrasi bagi tim terpadu yang ditugaskan untuk melakukan pemadaman dan penanganan lapangan.

Pengaruh El Niño dan kondisi kawasan gambut

Thomas mengatakan salah satu faktor yang memperburuk situasi adalah kedatangan El Niño yang datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan membawa kondisi lebih panas serta kering. Menurutnya, indeks ENSO El Niño telah mencapai 2,15 dan sudah masuk kategori kuat.

“Yang paling membutuhkan respon cepat pertama adalah Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Tengah. Sepertinya ada eskalasi juga di Sumatra Selatan, dan saat ini di Riau,” ujar Thomas Nifinluri.

Secara nasional, luas kawasan hidrologis gambut mencapai 13,4 juta hektar, dan sebagian besar berada di keenam provinsi prioritas. Kadar kelembapan rendah dan muka air tanah yang turun membuat biomassa menumpuk dan meningkatkan kerentanan kebakaran.

Penyebab manusia dan kebutuhan koordinasi

Selain faktor cuaca, Thomas menyebutkan kelalaian manusia dan tindakan sengaja turut menjadi pemicu. Ia memperingatkan bahwa titik api kecil bisa meluas cepat karena bantuan angin dan udara kering.

Karena kondisi kering mempercepat penyebaran api, Thomas menekankan perlunya respons cepat dan koordinasi lintas sektor untuk menekan dampak terhadap lingkungan serta melindungi kawasan gambut yang sensitif.

Implikasi dan langkah ke depan

Pemerintah perlu memperkuat patroli, pemantauan dini, serta penegakan hukum agar praktik pembakaran lahan tidak meluas. Upaya restorasi kelembapan lahan gambut dan penanganan titik api terpadu menjadi kunci agar kebakaran tidak kembali meningkat di provinsi rawan.