MenHAM Dorong Pemenuhan Pangan Korban Gempa NTT
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendesak pemerintah memastikan ketersediaan pangan bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur selama masa tanggap darurat. Pernyataan disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2026, dengan alasan kebutuhan dasar harus menjadi prioritas agar masyarakat terdampak dapat bertahan selama penanganan bencana.
Prioritas pemenuhan kebutuhan dasar
Pigai menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan harus didahulukan sebelum penyelesaian administrasi pembayaran. Menurutnya, memastikan akses bahan pokok adalah langkah penting agar kondisi darurat tidak menghambat bantuan bagi warga terdampak.
“Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden juga memberikan perhatian serius terhadap penanganan tanggap darurat. Setelah itu akan dilakukan rehab dan rekonstruksi di tahap berikutnya di NTT,”
Pernyataan tersebut menegaskan urutan respons: penanganan darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar, lalu fase rehabilitasi dan rekonstruksi berikutnya.
Koordinasi lembaga dan peran kementerian
MenHAM meminta keterlibatan seluruh kementerian dan lembaga sesuai kewenangan masing-masing. Ia menyebut manajemen bencana di Indonesia berada di bawah koordinasi BNPB, tetapi Presiden memerintahkan penanganan secara bersama-sama oleh berbagai instansi.
“Manajemen bencana di Indonesia memang leading sector-nya BNPB. Tetapi sesungguhnya Presiden selalu memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait menangani secara tanggung renteng bersama-sama,”
Dengan koordinasi lintas kementerian, Pigai berharap respons pemerintah berjalan lebih cepat dan efektif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak.
Pengiriman logistik dan akses wilayah
Pigai menjelaskan bahwa pengiriman bantuan logistik harus berjalan bersamaan dengan pemenuhan pangan. Untuk menjangkau daerah sulit di NTT, pemerintah menggunakan fasilitas transportasi udara milik TNI Angkatan Udara.
“Pemenuhan pangan harus berjalan bersama distribusi bantuan logistik pemerintah pusat ke wilayah terdampak. Pengiriman bantuan juga menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara untuk menjangkau daerah yang membutuhkan,”
Pernyataan ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara penyaluran barang dan upaya mengatasi hambatan akses di lapangan.
Arahan presiden dan langkah berikutnya
Presiden Prabowo Subianto mengarahkan sejumlah kementerian untuk terjun langsung ke lokasi selama masa tanggap darurat. Para menteri diminta memastikan penanganan berjalan optimal dan kebutuhan warga terpenuhi segera.
Dengan prioritas pemenuhan pangan, koordinasi antar-institusi, dan dukungan logistik udara, pemerintah berharap respons awal dapat menahan dampak kemanusiaan sebelum masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Jasa Marga Rekonstruksi Perkerasan di Ruas Tol Jabodetabek
Jasa Marga rekonstruksi perkerasan di ruas tol Jabodetabek 24 Agustus–1 September 2026; lajur ditutup sement...
Karhutla Capai 202 Ribu Ha, Kemenhut Fokus Enam Provinsi
Kemenhut catat karhutla 202 ribu ha Jan–Jul 2026; fokus penanganan di enam provinsi rawan termasuk Kalbar da...
Wamenkomdigi: AI Hanya Alat Bantu, Bukan Penentu Putusan Peradilan
Wamenkomdigi Nezar Patria menegaskan AI boleh bantu administrasi peradilan, tapi tidak boleh menggantikan ha...
Presiden Resmikan PLTS 100 GWp: Dampak Ekonomi dan Lingkungan
Program PLTS 100 GWp diresmikan Presiden; diproyeksikan hemat Rp73,9 triliun/tahun, ciptakan 5,5 juta pekerj...
PLTS 100 GWp: Investasi $73 Miliar, Hemat Subsidi & 5,5 Juta Kerja
Pemerintah luncurkan PLTS 100 GWp di Bali; dibutuhkan US$73 miliar, hemat subsidi Rp73,9 triliun dan ciptaka...
Diresmikan Prabowo, Program PLTS 100 GWp Butuh Investasi Rp1.140 T
Presiden Prabowo meluncurkan program PLTS 100 GWp di Gilimanuk pada 25 Agustus 2026, dengan investasi diperk...