Wagub Minta Garuda Buka Rute Kualanamu–Nias, Garuda Sebut Kendala Armada

MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, kembali meminta Garuda Indonesia membuka rute penerbangan Kualanamu–Nias pada pertemuan dengan manajemen maskapai di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (3/9). Permintaan itu disampaikan sebagai upaya meningkatkan konektivitas udara untuk mengangkat daerah tertinggal seperti Nias, namun sejauh ini belum ada kepastian jadwal maupun komitmen tertulis dari Garuda.

Permintaan pembukaan rute

Surya menekankan pentingnya koneksi udara sebagai indikator kemajuan daerah. Ia menilai pembukaan rute Kualanamu–Nias dapat membantu pemulihan ekonomi dan mengurangi ketertinggalan wilayah tersebut.

"Kalau bisa ada penerbangan Kualanamu-Nias. Kita ingin mengangkat daerah-daerah yang masih tertinggal,"

Wagub bahkan menargetkan Sumatera Utara bebas status daerah tertinggal pada 2027–2028. Target itu terdengar ambisius mengingat persoalan kemiskinan ekstrem di Nias masih menjadi masalah struktural, menurut pengakuannya sendiri.

Kendala operasional menurut Garuda

Alih-alih memberi kepastian teknis atau jadwal, Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Oentoro, mengungkap kendala utama maskapai: keterbatasan armada. Ia menjelaskan sebagian dari sekitar 140 pesawat Garuda sedang menjalani perawatan dan perbaikan.

"Masukan-masukan yang disampaikan menjadi bahan bagi kami. Bersama tim, kami akan mencari solusi,"

Pernyataan itu menandai bahwa respons Garuda bersifat normatif dan belum memuat peta jalan konkret atau komitmen tertulis. Hingga pertemuan tersebut, tidak ada rencana operasional yang diumumkan.

Bahasan yang dominan: promosi budaya dan kuliner

Menariknya, diskusi dalam pertemuan lebih banyak membahas promosi musik dan kuliner Batak di dalam pesawat. Pembicaraan itu relatif jauh dari topik teknis seperti skema subsidi rute perintis, proyeksi load factor, atau dukungan anggaran daerah.

Poin-poin teknis semacam subsidi rute dan proyeksi penumpang umumnya diperlukan oleh maskapai untuk membuka rute ke wilayah dengan permintaan pasar terbatas seperti Nias. Namun, pembahasan tersebut tampak minim dalam pertemuan kali ini.

Implikasi dan prospek ke depan

Permintaan Pemerintah Provinsi Sumut menunjukkan tekanan politik dan ekonomi untuk memperbaiki akses transportasi ke Nias. Namun, tanpa komitmen armada, skema pendanaan, atau jadwal operasional, kemungkinan pembukaan rute tetap belum jelas.

Ke depan, langkah berikutnya yang dibutuhkan adalah dialog teknis antara pemerintah daerah dan maskapai, pembahasan skema subsidi rute perintis, serta penyelesaian kendala armada oleh Garuda agar pembukaan rute dapat direalisasikan.