Pemprov Sumut Dorong APBD 2026 Berorientasi Dampak Nyata

Medan — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyerukan agar APBD 2026 menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar angka realisasi belanja. Seruan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, ketika membuka Webinar Sesi XIV bertajuk "APBD Cerdas: Belanja Efektif, Dampak Maksimal" pada Kamis, 3 September, di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Sumut.

Target webinar dan peserta

Acara yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut diklaim diikuti oleh 1.400 aparatur sipil negara dari lingkungan provinsi, kabupaten/kota, dan instansi vertikal. Pemerintah berharap kegiatan ini memperbaiki cara penyusunan anggaran agar lebih berorientasi pada kebutuhan publik.

Empat poin penguatan APBD

Pada paparannya, Timur memaparkan empat poin utama penguatan APBD. Keempat poin itu meliputi keselarasan belanja dengan prioritas pembangunan, perencanaan berbasis data, menjadikan efisiensi sebagai budaya kerja, serta penguatan pengawasan sejak tahap perencanaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

• Keselarasan belanja dengan prioritas pembangunan
• Perencanaan berbasis data
• Efisiensi sebagai budaya kerja
• Penguatan pengawasan oleh APIP sejak awal

Namun, keempat poin tersebut disampaikan tanpa rincian target terukur, tenggat waktu, atau mekanisme sanksi bagi perangkat daerah yang gagal memenuhi tuntutan tersebut. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa rekomendasi hanya berhenti pada tingkat kebijakan tanpa dampak nyata di lapangan.

Kekhawatiran soal efektivitas

Timur sendiri mengakui potensi kegiatan semacam ini menjadi seremonial jika tidak dilanjutkan dengan langkah konkret. Ia menegaskan pentingnya mengubah fokus dari sekadar mengejar angka serapan anggaran ke pencapaian manfaat bagi publik.

"Kita perlu mengubah paradigma dari berapa anggaran yang terserap menjadi apa hasil dan manfaat yang dihasilkan," ujar Timur Tumanggor.

Selain itu, imbauan agar APIP tidak hanya menemukan kesalahan tetapi turut mencegah risiko masih disampaikan dalam bentuk normatif. Tidak ada penjelasan tentang penguatan struktural atau tambahan anggaran untuk memperkuat fungsi pengawasan tersebut.

Respons BPSDM

Kepala BPSDM Provinsi Sumut, Agustinus Panjaitan, mengatakan webinar bertujuan melatih ASN menyusun anggaran berbasis kebutuhan riil publik dan mendorong keterbukaan informasi penggunaan APBD.

"Melalui webinar ini selain meningkatkan budaya belajar ASN juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif," kata Agustinus Panjaitan.

Meski demikian, pertanyaan kunci tetap pada bagaimana rekomendasi forum ini diterjemahkan ke dalam target terukur, mekanisme pengawasan yang jelas, dan tindakan sanksi bila tujuan tidak tercapai. Tanpa itu, risiko kebijakan yang tidak berdampak masih terbuka lebar.