Sultra Dapat 8.973 Unit BSPS 2026, Anggaran Rp179,46 Miliar

Provinsi Sulawesi Tenggara menerima alokasi BSPS sebanyak 8.973 unit untuk 2026 dengan total anggaran Rp179,46 miliar. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengumumkan bantuan ini saat peluncuran Program BSPS Se-Sulawesi 2026 di Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Jumat, 29 Mei 2026. Program bertujuan memperbaiki rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Alokasi dan anggaran

Kementerian PKP menyatakan setiap penerima akan memperoleh dana perbaikan sebesar Rp20 juta. Dana tersebut disiapkan untuk mendorong perbaikan kualitas hunian agar menjadi lebih sehat dan aman. Pelaksanaan perbaikan dijadwalkan dimulai pada Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026.

Peningkatan signifikan dibanding tahun lalu

Alokasi tahun ini naik tajam dibanding 2025. Pada 2025, Sulawesi Tenggara hanya menerima 1.129 unit BSPS. Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti lonjakan itu sebagai upaya memperluas akses perumahan layak.

"Jumlah bantuan rumah di Sulawesi Tenggara tahun ini meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencapai 1.129 unit. Kami berharap ke depan jumlah bantuan dapat terus bertambah sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat program ini,"

Distribusi wilayah

Menurut data Kementerian PKP, alokasi dibagi berdasarkan karakter wilayah untuk menjangkau kebutuhan spesifik.

• 7.238 unit untuk wilayah pesisir;
• 902 unit untuk wilayah perdesaan;
• 833 unit untuk wilayah perkotaan.

Khusus di Kota Kendari, pemerintah mengalokasikan 548 unit yang tersebar di 11 kecamatan. Perincian terbanyak berada di Kecamatan Puuwatu dengan 73 unit, diikuti Kendari Barat 63 unit, dan Kecamatan Kendari 60 unit.

• Puuwatu: 73 unit
• Kendari Barat: 63 unit
• Kecamatan Kendari: 60 unit
• Sisa 8 kecamatan: tersebar sampai total 548 unit

Pemantauan dan peran data

Kementerian PKP menyatakan akan melakukan pemantauan bersama pemerintah daerah untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memenuhi standar kualitas. Pemantauan mencakup proses pelaksanaan sampai hasil akhir perbaikan rumah.

Maruarar juga memberi apresiasi pada dukungan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, data akurat menjadi kunci penyaluran yang tepat.

"Kami berterima kasih kepada Kepala BPS dan seluruh jajaran karena data yang baik menjadi fondasi penting agar program bantuan perumahan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,"

Dengan alokasi ini, pemerintah berharap perbaikan hunian dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah dan mendorong pemerataan akses perumahan layak di Sulawesi Tenggara.