BSPS 2026 Diperluas: Setiap Daerah Dapat Kuota 200 Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memastikan pada 2026 seluruh kabupaten dan kota di Indonesia akan menerima alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan kuota minimal 200 rumah per daerah. Pernyataan ini disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait pada Jumat, 5 Juni 2026, sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Perluasan BSPS dan target nasional

Kementerian PKP menyebut cakupan BSPS terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mempercepat pengentasan RTLH.

Angka penerima dan kuota per daerah

Menurut Menteri Maruarar Sirait, terdapat lonjakan penerima manfaat BSPS dibanding tahun sebelumnya. Tahun lalu penerima sekitar 45.000 unit, sedangkan pada periode ini meningkat signifikan menjadi 400.000 unit. Pemerintah menetapkan kuota minimal 200 unit per kabupaten/kota untuk memastikan pemerataan akses.

"Tahun lalu jumlah penerima BSPS sekitar 45.000 unit, tahun ini meningkat signifikan menjadi 400.000 unit. Kami memastikan seluruh kabupaten/kota di Indonesia mendapatkan alokasi program ini dengan kuota minimal 200 unit setiap daerah,"

Peran pemerintah daerah dan sinergi

Menteri Ara menegaskan dukungan pemerintah daerah menjadi kunci pelaksanaan program. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mempercepat pembangunan serta memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

"Saya memberikan apresiasi atas dukungan yang luar biasa terhadap berbagai program Kementerian PKP. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"

Dorongan pembiayaan: KUR Perumahan

Selain memperluas BSPS, Kementerian PKP mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Skema ini diharapkan memperkuat pembiayaan sektor perumahan dan mendukung pertumbuhan ekosistem perumahan nasional.

Menteri Ara menyebut realisasi penyaluran KUR Perumahan tertinggi berada di Provinsi Jawa Tengah, sebagai contoh kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendorong sektor perumahan.

Prioritas program perumahan

Pemerintah juga mengajak kepala daerah terus mendukung program prioritas sektor perumahan. Dukungan tersebut meliputi beberapa kegiatan utama:

• Pembangunan rumah subsidi
• Pengembangan rumah susun
• Penataan kawasan kumuh
• Perluasan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat

Dampak dan prospek

Perluasan BSPS dan dorongan KUR diharapkan mempercepat penanganan rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan program akan bergantung pada koordinasi lintas tingkat pemerintahan dan partisipasi pelaku keuangan.

Dengan alokasi minimal per daerah dan peningkatan jumlah penerima, pemerintah menargetkan pemerataan bantuan dan percepatan pemenuhan hunian layak bagi MBR di seluruh wilayah Indonesia.