BPOM: 70% Peredaran Kosmetik Ilegal Didominasi Penjualan Online
BPOMizin edar yang mudah masuk pasar melalui perdagangan digital.
Mayoritas lewat platform daring
Taruna Ikrar menjelaskan sebagian besar kasus kosmetik ilegal berasal dari transaksi online. Menurutnya, lebih dari 70 persen temuan terjadi pada kanal daring. Sisanya, sekitar 20–30 persen, terdeteksi melalui jalur distribusi konvensional atau offline.
“Mayoritas online sekarang di atas 70 persen. Ada kurang lebih 20 sampai 30 persen yang secara offline,” kata Taruna Ikrar di Tangerang, Jumat 5 Juni 2026.
Faktor penyebab maraknya kosmetik ilegal
Salah satu pemicu utama adalah kemudahan akses dan jangkauan pemasaran digital. Platform daring memudahkan pelaku memasang produk tanpa pemeriksaan ketat, sehingga konsumen sulit membedakan produk resmi dan ilegal.
Selain itu, rendahnya kesadaran konsumen menjadi masalah signifikan. Konsumen yang tidak mengecek status izin edar cenderung membeli produk tanpa memeriksa keamanan atau mutu.
Upaya pengawasan BPOM
BPOM menyatakan pihaknya memperkuat pengawasan di dua front: pemantauan platform digital dan pengawasan jalur distribusi offline. Langkah ini dilakukan untuk menekan peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan.
Pengawasan daring melibatkan pemantauan pemasangan produk, penelusuran penjual, dan koordinasi dengan platform e-commerce. Sedangkan pengawasan offline tetap difokuskan pada pengecekan distribusi dan peredaran di pasar tradisional.
Imbauan kepada konsumen
BPOM mengimbau masyarakat lebih cermat saat membeli kosmetik. Konsumen diminta memastikan produk memiliki izin edar resmi untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaatnya.
Taruna juga menekankan pentingnya verifikasi sebelum pembelian, khususnya pada produk impor yang tampak murah atau promosi besar-besaran. Dengan langkah sederhana ini, risiko kesehatan akibat produk ilegal dapat diminimalkan.
Penguatan pengawasan digital dan peningkatan edukasi konsumen menjadi fokus BPOM ke depan untuk menurunkan angka peredaran kosmetik ilegal. Upaya ini dinilai krusial guna melindungi keselamatan pengguna dan menjaga standar industri kosmetik nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...