BPKP Audit PT Raja Marga di Simeulue Cari Potensi Kerugian Negara
Simeulue, Aceh — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh dijadwalkan melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT) terkait dugaan perambahan hutan dan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit tanpa izin yang melibatkan PT Raja Marga di Kabupaten Simeulue. Tim BPKP tiba pada 20 Juni 2026 dan dijadwalkan bekerja hingga 24 Juni 2026 untuk menghitung potensi kerugian negara.
Jadwal dan ruang lingkup audit
Kepala Inspektorat Kabupaten Simeulue, Alwi Alhas, menyampaikan kedatangan tim BPKP sebagai tindak lanjut permintaan Pemerintah Kabupaten. Audit ini bertujuan menelusuri potensi kerugian negara serta kerusakan kawasan hutan yang diduga terjadi akibat aktivitas perusahaan.
Nantinya tim BPKP akan melakukan Audit Tujuan Tertentu hingga 24 juni 2026,
Alwi menjelaskan ATT akan menelaah dokumen perizinan, status hak atas tanah, dan bukti aktivitas pembukaan lahan. Karena masalahnya kompleks, proses audit kemungkinan dilanjutkan pada tahap berikutnya.
Rekomendasi BPKP dan pilihan pemerintah daerah
Dari koordinasi awal, BPKP mengajukan dua rekomendasi utama. Pertama, menghentikan seluruh aktivitas PT Raja Marga dan menyita aset perusahaan untuk negara. Kedua, memperbolehkan kelanjutan usaha asalkan semua perizinan, termasuk Hak Guna Usaha (HGU), dilengkapi dan dilaksanakan audit investigatif untuk menghitung kerugian.
Pemerintah Kabupaten Simeulue memilih opsi menghitung kerugian negara melalui ATT. Pilihan ini diambil agar permasalahan dapat ditelaah secara komprehensif sebelum keputusan final ditetapkan.
Sikap pemerintah daerah dan dasar hukum
Asisten III Sekdakab Simeulue, Zulfata, membenarkan kedatangan tim BPKP dan menilai audit penting untuk memberi kepastian hukum atas dugaan pembukaan lahan tanpa izin yang menjadi sorotan publik.
Iya benar, BPKP akan ke Simeulue untuk mengaudit aktivitas PT Raja Marga,
Meski mengakui adanya praktik nonprosedural, Zulfata cenderung menekankan aspek administratif perizinan. Ia juga menyinggung bahwa landasan penanganan perkara mengacu pada qanun Pemkab Simeulue No. 2 Tahun 2014.
Kita tidak ingin berpersepsi, kita tunggu hasil audit dulu dan yang terpenting, mari kita kawal bersama-sama,
Dampak dan langkah selanjutnya
Hasil ATT BPKP akan menentukan langkah selanjutnya, apakah berujung pada penyitaan aset, pencabutan izin, atau kewajiban administrasi bagi perusahaan. Audit juga diharapkan mengungkap besaran potensi kerugian negara dan luas kerusakan hutan yang terjadi.
Pemerintah daerah dan publik diminta untuk mengikuti proses audit hingga tuntas agar setiap keputusan didasarkan pada temuan dan perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...
Polda Sumut Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
Polda Sumut menangkap tujuh pelaku penembakan di Deliserdang pada 21/11; penangkapan pengembangan dari kasus...
Setahun Pascabencana, Konsorsium Jangkau 357 Ribu Penerima Manfaat di Aceh
Konsorsium Kebaikan Indonesia sudah menjangkau 357.000 penerima manfaat; penanganan darurat berjalan bersama...
Pasangan Suami Istri Tewas Setelah Avanza Tabrak Pohon di Kotapinang
Minibus Avanza menabrak pohon jati di Jalinsum Mampang Kotapinang malam 20/11; pasangan suami istri tewas, j...