Pemerintah Diminta Bongkar Mafia Pupuk Subsidi sampai Akar

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mendesak pemerintah membongkar mafia pupuk subsidi secara menyeluruh setelah Kementan mencabut 2.231 izin pengecer dan distributor bermasalah. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026, sebagai respons atas temuan pelanggaran harga eceran tertinggi (HET).

Tekanan politik dan alasan pembongkaran

Johan menilai langkah pencabutan izin tidak cukup jika aktor utama yang mengendalikan distribusi tidak disentuh. Ia menekankan bahwa penyimpangan distribusi pupuk bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman bagi ketahanan pangan.

“Jangan sampai yang dikorbankan hanya pengecer kecil di lapangan. Sementara aktor besar yang mengendalikan distribusi dan permainan harga justru tidak tersentuh, mafia pupuk harus dibongkar sampai ke akar,”

Langkah Kementan dan pernyataan Menteri

Kementan mencabut izin 2.231 pengecer dan distributor pupuk subsidi yang terbukti melanggar ketentuan HET. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pencabutan itu bagian dari upaya memperbaiki sistem distribusi agar pupuk tersalurkan kepada petani yang berhak.

“Sistemnya juga harus dibersihkan, karena itu kami benahi distribusinya, kami sederhanakan tata kelolanya. Kami perkuat pengawasannya dan kami cabut izin pihak-pihak yang merugikan petani,”

Data penindakan dan dampak ekonomi

Sepanjang 2024–2026, Satgas Pangan Polri menangani sejumlah kasus mafia pangan yang berdampak pada pasokan dan harga komoditas. Pengungkapan praktik peredaran pupuk palsu juga menyebabkan kerugian besar bagi petani.

Dari pengungkapan itu, 77 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemerintah juga mencatat kerugian akibat peredaran pupuk palsu mencapai sekitar Rp3,2–3,3 triliun, termasuk gagal panen pada petani.

Rekomendasi audit dan digitalisasi

Johan mendorong audit menyeluruh terhadap tata niaga pupuk subsidi, mencakup sistem distribusi, data penerima, dan pengawasan di daerah. Ia menganggap digitalisasi distribusi sebagai solusi penting agar alur pengawasan transparan dan akuntabel.

“Digitalisasi distribusi pupuk harus dipercepat agar rantai pengawasan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Subsidi pupuk itu uang rakyat, negara tidak boleh kalah oleh mafia yang mencari keuntungan di atas penderitaan petani,”

Langkah yang diusulkan meliputi:

• Audit tata niaga pupuk secara menyeluruh.
• Percepatan digitalisasi alur distribusi dan data penerima subsidi.
• Penguatan pengawasan daerah dan penegakan hukum terhadap aktor besar.

Penutup: penindakan plus reformasi sistem

Kasus pencabutan izin dan penindakan merupakan bagian dari upaya membersihkan rantai distribusi pupuk. Namun, Komisi IV dan Kementan sepakat bahwa penegakan hukum harus disertai reformasi sistem agar subsidi pupuk benar-benar mencapai petani kecil dan ketahanan pangan tetap terjaga.