BNPT: Stabilitas Keamanan Prasyarat Pembangunan Nasional

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Fokus anggaran BNPT 2027 dan arah kebijakan

Eddy mengatakan alokasi anggaran BNPT pada 2027 akan difokuskan pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Menurutnya, implementasi RAN PE diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan ketahanan nasional terhadap ancaman ekstremisme berbasis kekerasan.

Prioritas program RAN PE

BNPT merinci beberapa fokus utama pelaksanaan RAN PE sebagai berikut:

• Peningkatan ketahanan masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan.
• Penguatan program deradikalisasi untuk mencegah kekambuhan.
• Peningkatan koordinasi dan sinergi antarkementerian dan lembaga.
• Optimalisasi kerja sama internasional menghadapi ancaman transnasional.

Eddy menegaskan bahwa langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keamanan yang menjadi fondasi pembangunan nasional.

"Dibutuhkan stabilitas keamanan nasional yang merupakan prasyarat utama. Dalam pembangunan nasional," kata Eddy, Senin, 22 Juni 2026.

Dukungan DPR dan penekanan pada pencegahan

Anggota Komisi XIII DPR RI Anwar Sadad menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah BNPT, khususnya pendekatan pencegahan. Ia menilai pencegahan perlu mendapat porsi lebih besar dibanding penindakan semata.

"Pencegahan tidak kalah penting untuk menjadi ujung tombak. Karena pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penindakan," ujarnya.

Dalam rapat kerja, Komisi XIII juga mendorong BNPT mengalokasikan anggaran yang memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat sipil. Langkah ini dimaksudkan sebagai bagian integral strategi pencegahan dan penanggulangan terorisme sesuai tugas BNPT.

Implikasi bagi pembangunan dan langkah selanjutnya

BNPT menempatkan stabilitas keamanan sebagai prasyarat agar program pembangunan nasional berjalan lancar dan menarik investasi. Dengan penguatan RAN PE, pemerintah berharap ketahanan sosial dan kemampuan merespons ancaman ekstremisme meningkat.

Ke depan, efektivitas kebijakan akan bergantung pada implementasi lapangan, sinergi antarinstansi, dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.