Mendagri Minta Kepala Daerah Papua Dukung Sensus Ekonomi 2026

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah di wilayah Papua mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Ajakan itu disampaikan usai pertemuan dengan gubernur dan wakil gubernur se-Tanah Papua di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, Senin, 22 Juni 2026. Tujuan utama adalah memastikan data ekonomi daerah akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi.

Ajakan Mendagri kepada Kepala Daerah

Dalam pertemuan tersebut, Tito menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk mensukseskan sensus. Ia meminta dukungan aktif dari para gubernur sehingga pendataan berjalan lancar di seluruh wilayah Papua Raya.

"Saya mohon dengan hormat kita mendukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia. Khususnya di Papua Raya,"

Rincian Pelaksanaan Sensus

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa sensus dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan mencakup berbagai aktivitas ekonomi masyarakat untuk menghasilkan gambaran komprehensif kondisi ekonomi nasional dan daerah.

"Oleh sebab itu, kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu kepala daerah. Terutama di Tanah Papua, agar bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,"

Dukungan Kepala Daerah Papua

Sejumlah kepala daerah di Papua menyatakan komitmen mendukung pelaksanaan sensus tersebut. Pernyataan dukungan disampaikan oleh pimpinan daerah berikut:

• Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri
• Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani
• Gubernur Papua Pegunungan John Tabo
• Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau

"Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kami siap mendukung Sensus Ekonomi Tahun 2026,"

Koordinasi dan Kelancaran Pelaksanaan

Untuk memperkuat dukungan, Kemendagri dan BPS sudah menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) yang bertujuan memperlancar pelaksanaan sensus di daerah. Pertemuan juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta pejabat tinggi Kemendagri dan jajaran BPS.

Dengan data yang dihasilkan, pemerintah berharap kebijakan pembangunan daerah menjadi lebih tepat sasaran dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi dan Langkah Selanjutnya

Jika dukungan kepala daerah berjalan maksimal, BPS dapat menyelesaikan pendataan lapangan sesuai jadwal. Selanjutnya data tersebut akan menjadi basis perencanaan fiskal, program pembangunan, dan upaya penguatan ekonomi lokal di Papua.