BKKBN Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Program MBG

BKKBN mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari percepatan penurunan stunting. Dorongan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting pada 12 Juni 2026, dengan tujuan agar masukan antarkementerian diakomodasi dalam kebijakan nasional.

Dorongan dan rekomendasi kebijakan

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono, menilai setiap kementerian membawa data, pengalaman, dan instrumen yang saling melengkapi. Karena itu, ruang pengumpulan masukan lintas kementerian perlu diperluas agar rekomendasi menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan nasional.

Ia menekankan rekomendasi forum koordinasi harus dipertimbangkan untuk memperkuat kualitas program sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi di daerah.

"BGN diharapkan dapat memperhatikan dan mengakomodasi berbagai masukan serta rekomendasi dari lintas kementerian terkait stunting. Langkah tersebut penting untuk memperkuat kualitas kebijakan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program nasional berkelanjutan,"

Koordinasi untuk menghindari tumpang tindih

Budi menjelaskan penanganan stunting bersifat multidimensi dan membutuhkan keterlibatan banyak sektor, mulai dari kesehatan hingga kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu, penguatan koordinasi antarkementerian dinilai krusial untuk menghindari tumpang tindih program di lapangan.

Keselarasan kebijakan juga berpotensi mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pemerintah sehingga intervensi menjadi lebih tepat sasaran.

Integrasi MBG dengan intervensi pendukung

Budi menilai Program Makan Bergizi Gratis perlu terhubung dengan intervensi pendukung lain untuk memperbesar dampak terhadap penurunan prevalensi stunting. Keterpaduan ini meliputi perencanaan, distribusi, kualitas gizi, serta pemantauan di tingkat daerah.

Dalam rapat, berbagai kementerian dan lembaga membagikan pengalaman serta praktik baik yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan percepatan penurunan stunting nasional.

Peran BPOM dalam pengawasan MBG

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal pelaksanaan MBG secara maksimal. BPOM akan melakukan pengawasan mulai dari bahan baku hingga mitigasi risiko untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan yang diberikan.

"Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis. Karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita,"

Taruna menyampaikan hal itu usai kegiatan 'Safe Sound Fest' di SMAN 70 Jakarta, 11 Juni 2026.

Komitmen dan langkah ke depan

Seluruh peserta rapat menyatakan komitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung target nasional. Kesepakatan ini diharapkan menghasilkan program yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Ke depan, rekomendasi lintas kementerian akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan nasional guna memastikan pelaksanaan MBG dan intervensi terkait berjalan terpadu di semua tingkatan pemerintahan.