BKKBN Dorong Data Presisi untuk Percepatan Penurunan Stunting
BKKBN menegaskan pentingnya pemanfaatan data presisi untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan pada Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026. Tujuannya untuk memastikan program tepat sasaran dan menjangkau keluarga serta wilayah yang paling membutuhkan.
Pendekatan data presisi
Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono menilai pendekatan berbasis data by name by address mampu meningkatkan efektivitas intervensi. Menurutnya, metode ini membantu mengidentifikasi individu, keluarga, dan wilayah prioritas secara lebih akurat.
"Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi secara lebih akurat individu, keluarga, dan wilayah yang memerlukan perhatian prioritas. Sehingga program yang dilaksanakan dapat menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan,"
Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat, 12 Juni 2026.
Integrasi dan kualitas data
Budi juga menekankan bahwa data yang terintegrasi dapat memberi gambaran komprehensif mengenai kondisi masyarakat. Dengan data yang valid, kebijakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
Dia menyebut penguatan sistem data harus bersifat berkelanjutan. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, dan integrasi antar kementerian serta lembaga.
Basis data keluarga beresiko
Kemendukbangga/BKKBN telah membangun basis data keluarga beresiko stunting (KRS) hingga level desa dan kelurahan. Basis data ini difungsikan sebagai acuan intervensi oleh lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Langkah prioritas yang disarankan
- Peningkatan kualitas pengumpulan data lapangan.
- Validasi dan pemutakhiran data secara berkala.
- Integrasi data antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
- Pemanfaatan basis data KRS untuk penargetan intervensi di tingkat lokal.
Koordinasi lintas sektor
Budi menegaskan stunting adalah persoalan multidimensi yang memerlukan penanganan lintas sektor. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi antarkementerian serta pemda harus terus diperkuat untuk mencapai target penurunan stunting secara efektif.
Dengan langkah terintegrasi berbasis data presisi, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran program dan mempercepat penurunan angka stunting ke depan.
Berita Terkait
43 Juta Siswa Minta Program Makan Bergizi Gratis Dilanjutkan
Lebih dari 43 juta siswa telah menerima MBG hingga 10 Juni 2026; mayoritas meminta program dilanjutkan karen...
Tunjangan Guru Naik 2026, ASN dan Non-ASN Dapat Kenaikan
Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan tunjangan guru ASN dan non-ASN naik pada 2026, dengan penyaluran langsun...
Wamen PPPA Pastikan Korban Perundungan 6 Tahun Didampingi
Wamen PPPA Veronica Tan pastikan korban perundungan usia 6 tahun mendapat pendampingan psikologis, sosial, d...
12.500 Guru Akan Diwisuda Lewat Beasiswa RPL
Mendikbud harap Presiden mewisuda 12.500 guru penerima beasiswa D4/S1 lewat skema RPL, bantuan Rp3 juta per...
BPOM Perkuat Pengawasan MBG untuk Dukung Pencegahan Stunting
BPOM memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dukung pencegahan stunting, didukung dis...
Pemerintah Kembangkan 100 Sekolah Nasional Terintegrasi
Pemerintah targetkan bangun 100 Sekolah Nasional Terintegrasi tahun ini, model unggulan non-berasrama ditamb...