BKKBN Dorong Data Presisi untuk Percepatan Penurunan Stunting
BKKBN menegaskan pentingnya pemanfaatan data presisi untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan pada Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026. Tujuannya untuk memastikan program tepat sasaran dan menjangkau keluarga serta wilayah yang paling membutuhkan.
Pendekatan data presisi
Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono menilai pendekatan berbasis data by name by address mampu meningkatkan efektivitas intervensi. Menurutnya, metode ini membantu mengidentifikasi individu, keluarga, dan wilayah prioritas secara lebih akurat.
"Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi secara lebih akurat individu, keluarga, dan wilayah yang memerlukan perhatian prioritas. Sehingga program yang dilaksanakan dapat menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan,"
Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat, 12 Juni 2026.
Integrasi dan kualitas data
Budi juga menekankan bahwa data yang terintegrasi dapat memberi gambaran komprehensif mengenai kondisi masyarakat. Dengan data yang valid, kebijakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
Dia menyebut penguatan sistem data harus bersifat berkelanjutan. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, dan integrasi antar kementerian serta lembaga.
Basis data keluarga beresiko
Kemendukbangga/BKKBN telah membangun basis data keluarga beresiko stunting (KRS) hingga level desa dan kelurahan. Basis data ini difungsikan sebagai acuan intervensi oleh lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Langkah prioritas yang disarankan
- Peningkatan kualitas pengumpulan data lapangan.
- Validasi dan pemutakhiran data secara berkala.
- Integrasi data antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
- Pemanfaatan basis data KRS untuk penargetan intervensi di tingkat lokal.
Koordinasi lintas sektor
Budi menegaskan stunting adalah persoalan multidimensi yang memerlukan penanganan lintas sektor. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi antarkementerian serta pemda harus terus diperkuat untuk mencapai target penurunan stunting secara efektif.
Dengan langkah terintegrasi berbasis data presisi, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran program dan mempercepat penurunan angka stunting ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...