Polda Metro Jaya Kerahkan 4.151 Personel Amankan Aksi Mahasiswa
Polda Metro Jaya menerjunkan 4.151 personel gabungan pada Jumat, 12 Juni 2026, untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat mahasiswa di Jakarta. Pengamanan berlangsung di Monas, Bundaran HI, dan Gedung DPR/MPR. Tujuannya untuk menjaga ketertiban dan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
Jumlah personel dan penempatan
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya menyatakan pengamanan melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Penempatan difokuskan pada titik-titik keramaian publik dan akses menuju gedung-gedung pemerintahan.
| Instansi | Jumlah Personel |
|---|---|
| Polri | 3.651 |
| TNI | 500 |
| Total | 4.151 |
Pemahaman hak dan tujuan pengamanan
Aparat menegaskan tetap menghormati hak warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Pengamanan difokuskan pada pelaksanaan kegiatan yang aman dan tertib serta perlindungan terhadap masyarakat sekitar.
“Rinciannya, 3.651 personel Polri, serta 500 personel TNI,” kata Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026.
Antisipasi potensi gangguan
Selain pengawalan, petugas disiagakan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan di lapangan. Langkah ini bertujuan mengurangi dampak terhadap keselamatan dan kenyamanan warga.
- Kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi aksi
- Konvoi kendaraan massa
- Gangguan atau kerusakan fasilitas umum
- Potensi tindak kriminalitas dan kerusuhan
Imbauan bagi peserta aksi
Polda Metro Jaya meminta massa menyampaikan aspirasi secara damai dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Peserta diminta tidak membawa benda berbahaya atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
“Kehadiran personel di lapangan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan. Agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya,” ujarnya.
Pengaturan lalu lintas
Untuk mendukung kelancaran, petugas menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional di sekitar lokasi. Rekayasa arus kendaraan akan diterapkan sesuai kondisi di lapangan untuk mengurangi kemacetan dan memastikan mobilitas warga.
Pengamanan ini menunjukkan upaya aparat menyeimbangkan hak kebebasan berekspresi dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum. Ke depan, koordinasi antara kepolisian, TNI, dan pemda diharapkan terus diperkuat agar pelaksanaan aksi dan aktivitas publik tetap aman.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...