122 Desa di Ngawi Dapat BKK Rp17,2 Miliar untuk Perbaikan Jalan

Ngawi – Sebanyak 122 desa di Kabupaten Ngawi mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada perubahan APBD 2026. Anggaran total sebesar Rp17,2 miliar dialokasikan untuk mendukung peningkatan infrastruktur desa, terutama perbaikan jalan, berdasarkan verifikasi usulan yang masuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Verifikasi usulan dan mekanisme penyaluran

Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menjelaskan jumlah penerima ditetapkan setelah verifikasi terhadap 132 desa yang mengajukan bantuan melalui SIPD. Dari proses itu, 10 desa dinyatakan tidak memenuhi kriteria atau sudah menerima intervensi pembangunan dari sumber lain sehingga tidak masuk daftar penerima.

Besaran alokasi per desa bervariasi menyesuaikan usulan yang diajukan. Pemerintah daerah menggunakan mekanisme verifikasi tersebut sebagai acuan dalam menentukan alokasi akhir BKK.

Prioritas penggunaan: perbaikan jalan desa

Menurut Wabup Dwi Rianto, penggunaan BKK diprioritaskan untuk memperbaiki sarana dan prasarana desa. Fokus utama alokasi adalah perbaikan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah desa agar mobilitas dan akses layanan masyarakat meningkat.

"Anggarannya memang tidak terlalu banyak. Sekitar Rp100 juta sampai Rp200 juta," kata Wabup Antok usai rapat optimalisasi pengelolaan belanja bantuan keuangan ke desa pada Senin (2/11/2026).

Keterbatasan anggaran dan skema pembiayaan

Wabup Dwi Rianto menambahkan pembangunan jalan di seluruh wilayah tidak mungkin sepenuhnya mengandalkan intervensi APBD kabupaten. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah perlu melibatkan berbagai skema pembiayaan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur.

Karena itu, BKK menjadi salah satu instrumen Pemkab Ngawi untuk membantu percepatan perbaikan sesuai kebutuhan masing-masing desa, sambil membuka ruang kolaborasi dengan sumber pembiayaan lain.

Dampak dan langkah ke depan

Pemkab berharap alokasi BKK ini dapat menjangkau daerah-daerah yang masih tertinggal infrastruktur jalannya. Pemerintah daerah akan memantau realisasi penggunaan dana agar hasil pembangunan lebih merata antara ruas jalan kabupaten dan jalan desa.

Dengan langkah verifikasi yang ketat dan prioritas pada perbaikan jalan, Pemkab menargetkan peningkatan keseimbangan capaian infrastruktur di semua tingkat wilayah.