BGN Evaluasi SPPG yang Tak Penuhi Standar Operasional
Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengevaluasi Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang dianggap tidak memenuhi standar operasional untuk memastikan kualitas layanan bagi penerima manfaat. Pernyataan itu disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari di Jakarta pada Jumat, 19 Juni 2026.
Alasan dan tujuan evaluasi
BGN melakukan pemantauan berkala terhadap dapur MBG dan menemukan sejumlah dapur yang dinilai kurang sesuai standar. Tujuan utama evaluasi adalah menjaga keberlanjutan layanan dan kualitas makanan bagi penerima manfaat.
"Teman-teman di BGN sebenarnya selama ini sudah banyak memantau. Bahkan mungkin sudah ramai juga di media sosial, banyak dapur-dapur yang kurang sesuai dengan standar,"
Proses penilaian dan skema alih operasional
Agustina menyatakan penilaian akan dilakukan secara bertahap, dengan prioritas pada lokasi yang berdampak langsung pada penerima manfaat. Jika sebuah SPPG benar-benar tidak layak beroperasi, layanan dapat dialihkan ke SPPG terdekat asalkan distribusi makanan ke penerima tetap terjaga.
"Sementara penerima manfaatnya tidak ada atau bisa diminimalkan, bisa kita alihkan ke SPPG terdekat yang memang lebih berkualitas,"
Data dan prioritas pengawasan
Evaluasi menyasar 27.820 SPPG, sehingga proses verifikasi harus dilakukan satu per satu. BGN mengandalkan data awal dari Kedeputian TOAS untuk menentukan prioritas pengawasan dan fokus penilaian.
"Memang agak rumit karena harus satu per satu di antara 27.820 SPPG. Tapi teman-teman di Kedeputian TOAS, Pemantauan, Pengawasan dan sebagainya sebenarnya sudah punya data-data awal yang bisa menjadi fokus kami untuk dicermati,"
Perubahan petunjuk teknis dan dampaknya
Salah satu perhatian BGN adalah perubahan petunjuk teknis terkait luas dapur, yang semula 400 meter persegi kini menjadi 150 meter persegi. Perubahan ini berpotensi membuat beberapa dapur tidak lagi memenuhi standar produksi makanan berkualitas.
"Kami akan memeriksa setiap SPPG secara bertahap untuk mengetahui apakah kualitasnya masih dapat ditingkatkan. Atau justru sudah tidak memenuhi standar yang ditetapkan sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut,"
Tindak lanjut dan jaminan layanan
BGN menegaskan setiap keputusan akan berorientasi pada pemetaan kebutuhan penerima manfaat dan jangkauan distribusi. Evaluasi akan mengutamakan solusi yang menjaga kontinuitas suplai makanan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional SPPG.
Proses evaluasi dipastikan berjalan bertahap dengan data awal sebagai dasar menentukan lokasi yang memerlukan intervensi cepat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Rencanakan Pemangkasan Kuota BBM Subsidi 2027
Pemerintah berencana memangkas kuota BBM subsidi menjadi 20,09 juta kl pada 2027, sambil menaikkan alokasi a...
Mendagri Koordinasi Percepatan Penanganan Dampak Gempa NTT
Mendagri Tito Karnavian terus koordinasi percepatan penanganan gempa NTT, fokus evakuasi, listrik, dan distr...
Mendagri Waspadai Gempa Susulan di NTT, Penanganan Dimulai di Pelabuhan
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan potensi gempa susulan di NTT; Kementerian PU akan asesmen kerusakan di...
Seskab: 253 Ton Bantuan Logistik Telah Dikirim ke NTT
Seskab Teddy menyatakan pemerintah telah mengirimkan 253 ton bantuan logistik ke NTT; lima pesawat berangkat...
BMKG: 2.768 Gempa Susulan Guncang Flores Setelah M7,7
BMKG mencatat 2.768 gempa susulan setelah gempa M7,7 di Flores hingga 19 Agustus 2026; terbesar M6,2, 81 kej...
KPK: Korupsi Tak Selalu Berbentuk Uang, Bisa Lewat Kebijakan
KPK mengingatkan korupsi tak selalu berbentuk uang; kebijakan yang dimanipulasi bisa merugikan publik dan li...