Mensos dan MenPKP Percepat Bedah Rumah Sekolah Rakyat
Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sepakat mempercepat program renovasi rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat. Kesepakatan dicapai di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin malam 20 Juli 2026, sebagai tindak lanjut prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Target dan capaian sementara
Gus Ipul menyampaikan pemerintah menargetkan perbaikan 10.000 rumah orang tua peserta Sekolah Rakyat pada tahun ini. Dari sekitar 2.000 rumah yang telah diverifikasi, 911 rumah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk direnovasi.
| Target 2026 | Sudah Diverifikasi | Memenuhi Syarat |
|---|---|---|
| 10.000 rumah | ~2.000 rumah | 911 rumah |
Kendala pelaksanaan dan usulan solusi
Menurut Gus Ipul, dua kendala utama menahan percepatan program: status kepemilikan tanah dan syarat jumlah penerima manfaat per desa. Kondisi ini membuat calon penerima di beberapa desa tidak memenuhi ketentuan meski membutuhkan bantuan.
"Pertama, yang dominan ini ya, terkait kepemilikan tanah. Yang kedua karena dia tercecer, hanya satu desa, satu orang, satu keluarga, satu penerima manfaat.
Padahal dalam ketentuannya itu kan harus beberapa penerima manfaat di satu desa,"
Untuk mengatasi masalah bukti kepemilikan, Gus Ipul mengusulkan agar bukti bisa menggunakan surat keterangan dari RT, RW, atau kelurahan setempat. Ia juga menyarankan agar syarat jumlah minimal penerima manfaat per desa disesuaikan agar penjangkauan lebih efektif.
"Anaknya sekolah, orang tuanya diintervensi dengan berbagai program strategis Pak Presiden, pemberdayaan, Penerima Bantuan Iuran (PBI), salah satunya juga adalah renovasi rumah,"
Dukungan Kementerian PKP dan langkah berikutnya
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Kemensos dan berkomitmen menindaklanjuti percepatan pelaksanaan. Ia menegaskan program Sekolah Rakyat sebagai program unggulan Presiden dan akan mendapat prioritas koordinasi antar kementerian.
"Karena arahan Presiden itu Sekolah Rakyat adalah program unggulan, dan strategis dari Bapak Presiden Prabowo, dan saya pasti mendukung,"
Kedua kementerian sepakat memperkuat koordinasi teknis untuk memastikan program berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Langkah konkret yang disiapkan meliputi perubahan tata kelola verifikasi, penyesuaian persyaratan dokumen, dan pemetaan ulang desa sasaran.
Percepatan ini diharapkan mempercepat manfaat langsung ke keluarga penerima dan mendukung tujuan pengentasan kemiskinan melalui integrasi layanan sosial dan perumahan. Implementasi rinci dan jadwal realisasi akan diumumkan setelah finalisasi prosedur antar-kementerian.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BPBD: Semua Titik Api Karhutla di Jatim Sudah Padam
BPBD Jawa Timur memastikan semua titik api karhutla telah padam, namun pemantauan titik panas melalui SiPong...
Pelestarian Batik: Wamenperin Dorong Perajin Ikuti Pasar
Wamenperin Faisol Riza mendorong pelestarian batik seiring penguatan perajin agar mampu mengikuti pasar, did...
Kemenkum Fasilitasi Mediasi Sengketa Merek ASICS
Kemenkum memfasilitasi mediasi ASICS vs Toko Istana Sepatu pada 3 Okt 2026 di Jakarta untuk menyelesaikan du...
Komdigi: Perlindungan Sisa Kuota Tak Boleh Dikenai Biaya
Kemkomdigi menegaskan sisa kuota pelanggan tidak boleh dikenai biaya, merujuk putusan MK; pemerintah akan ev...
PBNU Terbitkan Pedoman Hari Santri 2026, Solidaritas untuk Palestina
PBNU keluarkan pedoman Hari Santri 2026 berfokus pada tradisi, layanan masyarakat, dan solidaritas kemanusia...
Terapi Seni Bantu Pulihkan Trauma Anak, Ini Cara dan Perannya
Seni atau art terapi dinilai efektif bantu pulihkan trauma anak melalui ekspresi kreatif, lingkungan aman, d...