Gus Ipul Pastikan Bansos Tak Berkurang Meski Efisiensi Anggaran
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan bantuan sosial (bansos) masyarakat tidak dikurangi meski ada kebijakan efisiensi anggaran pada 2026. Pernyataan itu disampaikan pada Rabu, 17 Juni 2026, untuk menegaskan prioritas perlindungan sosial Kementerian Sosial. Efisiensi hanya menyasar kegiatan operasional yang dapat ditunda agar layanan kepada penerima tetap optimal.
Kebijakan efisiensi dan dampak pada bansos
Gus Ipul menjelaskan efisiensi dilakukan secara selektif untuk menjaga kualitas program perlindungan sosial. Yang berkaitan langsung dengan bantuan kepada penerima manfaat tidak akan dikurangi, katanya. Langkah itu mengambil fokus pada aktivitas non-esensial seperti pelatihan dan rapat yang bisa ditunda.
"Yang berkaitan dengan bantuan sosial untuk para penerima manfaat tidak ada pengurangan sama sekali,"
"Yang sifatnya bansos insyaallah tidak ada yang dikurangi,"
Prioritas program dan mekanisme penyaluran
Kemensos menegaskan penyaluran bansos tetap menjadi prioritas utama kementerian. Data penetapan penerima menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis agar bantuan tepat sasaran. Pemerintah juga terus melakukan pemutakhiran data untuk memastikan bantuan diterima oleh yang berhak.
Realisasi program utama 2026
Hingga laporan terakhir, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai 94 persen. Program ini menjangkau sekitar 9,4 juta keluarga penerima manfaat dengan penyaluran nilai mencapai Rp7,13 triliun.
Sementara itu, penyaluran bantuan sembako telah menyentuh 87 persen atau sekitar 15,9 juta keluarga. Nilai bansos sembako yang tersalurkan tercatat sebesar Rp9,54 triliun.
Program lain dan cakupan penerima
Selain PKH dan sembako, Kemensos juga menyalurkan beberapa program tambahan. Bantuan jaminan hidup diberikan kepada 273.911 jiwa dengan anggaran Rp225,20 miliar. Bantuan penguatan sosial ekonomi menjangkau 75.065 kepala keluarga dengan nilai Rp37,33 miliar.
Langkah ke depan dan jaminan layanan
Gus Ipul menekankan efisiensi anggaran dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat. Ia menyatakan Kemensos akan terus menjaga kualitas layanan perlindungan sosial. Dengan demikian, bantuan diharapkan tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi kelompok rentan.
Kesimpulan: Efisiensi anggaran pada 2026 difokuskan pada penghematan operasional yang tidak berdampak langsung ke masyarakat, sementara bansos sebagai instrumen utama perlindungan sosial dipertahankan penuh oleh pemerintah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Xi Jinping Sampaikan Duka atas Gempa Magnitudo 7,7 di NTT
Xi Jinping menyampaikan duka atas gempa magnitudo 7,7 di NTT (15 Agustus 2026) dan yakin Indonesia dapat pul...
Xi Jinping Berduka atas Gempa Magnitudo 7,7 di NTT
Xi Jinping menyampaikan duka atas gempa magnitudo 7,7 di NTT dan yakin Indonesia dapat cepat pulih. BMKG cat...
Pengungsi Gempa Flores Tersebar, Pemerintah Perkuat Satgas
Pemerintah bentuk satgas daerah dan kirim tenda, logistik, serta tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan pengu...
Kebakaran Belakang Pabrik di Purwakarta, 16 Damkar Dikerahkan
Kebakaran di belakang PT Iluva Gravure Industri Purwakarta terjadi pukul 17.50 WIB; 16 mobil damkar dikerahk...
Kemenekraf Pecahkan Rekor Dunia dengan 306 Pegawai Berwastra Tenun
Kemenekraf memecahkan rekor Guinness World Records dengan 306 pegawai mengenakan wastra tenun ATBM pada 17 A...
101,5 Ton Logistik Dikirim untuk Korban Gempa NTT
Pemerintah mengirimkan 101,5 ton logistik ke korban gempa NTT selama 15-17 Agustus 2026 melalui jalur udara...