Penerapan B50 Juli 2026 Dinilai Tekan Impor Solar

Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmi Radhi, menilai penerapan B50 secara nasional mulai Juli 2026 bisa memperkuat ketahanan energi dan menekan impor solar. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan diesel dari luar negeri.

Apa itu B50?

B50 adalah campuran lima puluh persen biodiesel berbahan sawit dan lima puluh persen solar fosil. Penggunaan campuran ini dirancang menggantikan sebagian kebutuhan solar konvensional, sehingga permintaan impor diharapkan berkurang secara bertahap.

Manfaat bagi ketahanan energi

Fahmi menyatakan implementasi B50 merupakan langkah transisi menuju bahan bakar yang lebih berkelanjutan. Ia menilai peningkatan porsi biodiesel akan menambah proporsi energi terbarukan dalam konsumsi nasional.

"B50 diharapkan mampu menggantikan sebagian kebutuhan solar impor sehingga ketergantungan terhadap pasokan luar negeri berkurang."

Tantangan: pangan, biaya, dan subsidi

Selain potensi pengurangan impor, Fahmi mengingatkan adanya risiko terhadap ketersediaan minyak sawit untuk kebutuhan pangan. Ia menekankan perlunya perimbangan antara penggunaan untuk energi dan pasokan minyak goreng.

"Jangan sampai peningkatan kebutuhan biodiesel justru mengurangi pasokan minyak goreng dan memicu kenaikan harga pasar."

Dia juga menunjuk aspek biaya produksi dan struktur subsidi sebagai tantangan utama. Harga B50 harus kompetitif agar konsumen bersedia beralih dari solar konvensional, dan kebijakan subsidi perlu dirancang untuk mendukung hal itu tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.

Imbas bagi petani dan perekonomian

Fahmi melihat potensi ekonomi positif untuk petani sawit akibat meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel. Namun, dia menekankan implementasi perlu direncanakan agar memberi manfaat luas tanpa menimbulkan tekanan pada harga pangan.

"Meski belum sepenuhnya bersih, peningkatan penggunaan biodiesel tetap menjadi langkah positif menuju sistem energi berkelanjutan."

Ia berharap penerapan B50 berjalan efektif sehingga dapat mendukung ketahanan energi, menjaga kebutuhan pangan, dan memperkuat kesejahteraan petani.

Ke depan, pemerintah diharapkan mengatur kuota bahan baku, mekanisme subsidi, dan pengawasan pasar untuk memastikan transisi ini berjalan seimbang serta memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang nyata.