Kemenhub Awasi 1,7 Juta Perjalanan Bus AKAP lewat TOS
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengawasi 1,7 juta perjalanan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) di 115 terminal penumpang Tipe A periode 1 Januari–12 Juni 2026. Pengawasan dilakukan secara digital melalui Terminal Online System (TOS) untuk memastikan kelaikan kendaraan dan kepatuhan operator demi keselamatan penumpang.
Pengawasan digital dan cakupan pemantauan
Pemanfaatan sistem TOS memungkinkan pemantauan operasional keberangkatan dan kedatangan bus AKAP secara real time. Dalam periode pengawasan, tercatat 1.709.993 perjalanan berangkat dan 1.759.161 perjalanan datang melalui Terminal Tipe A. Jumlah penumpang yang diberangkatkan mencapai 22.769.512 orang, sedangkan penumpang datang tercatat 21.790.578 orang.
Temuan pelanggaran administratif
Hasil pengawasan menunjukkan tingkat pelanggaran yang relatif tinggi. Untuk bus yang berangkat, sebanyak 989.176 perjalanan (57,85%) terindikasi melanggar aturan, sedangkan 720.817 perjalanan dinyatakan tidak melanggar. Pada layanan yang datang, 1.011.044 perjalanan (57,47%) terindikasi pelanggaran, dan 748.117 perjalanan (42,33%) tidak melakukan pelanggaran administratif.
Jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan meliputi penyimpangan trayek, uji berkala kendaraan kadaluarsa, dan Kartu Pengawasan (KPS) yang tidak berlaku. Rincian temuan adalah sebagai berikut:
- Bus berangkat: 579.641 kasus penyimpangan trayek; 265.673 uji berkala kadaluarsa; 447.961 KPS tidak berlaku.
- Bus datang: 577.788 penyimpangan trayek; 287.068 uji berkala kadaluarsa; 474.185 KPS tidak berlaku.
“Dengan sistem ini, kami dapat memantau operasional kendaraan secara lebih efektif dan dapat mengidentifikasi berbagai pelanggaran yang berpotensi mempengaruhi keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya,”
Tindak lanjut dan imbauan
Kementerian Perhubungan menyatakan telah menindak perusahaan otobus yang melanggar melalui pembinaan dan pengawasan berkala. Selain itu, pihaknya memperkuat pemanfaatan sistem digital untuk pengawasan berkelanjutan.
“Kepatuhan operator terhadap persyaratan administrasi dan teknis kendaraan masih harus ditingkatkan karena ini hal dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin keselamatan masyarakat,”
Aan Suhanan menegaskan prinsip Kemenhub bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama. Ia menghimbau operator memastikan seluruh armada laik jalan dan memenuhi persyaratan teknis serta administratif agar masyarakat memperoleh layanan angkutan yang aman dan nyaman.
Implikasi dan langkah ke depan
Temuan ini menjadi bahan evaluasi untuk memperketat pengawasan dan memperluas pembinaan kepada operator. Penguatan TOS dan peningkatan kepatuhan operator dipandang penting untuk menurunkan angka pelanggaran dan meningkatkan keselamatan transportasi antarprovinsi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...