Aturan Pemasangan Bendera Merah Putih di Rumah Saat HUT RI
Pengibaran Bendera Merah Putih di rumah wajib dilakukan setiap 17 Agustus, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Kewajiban ini berlaku bagi pemegang hak penggunaan rumah, gedung, kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan kendaraan pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewajiban pengibaran pada 17 Agustus
Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menetapkan bahwa pengibaran bendera wajib dilakukan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI setiap 17 Agustus. Pengibaran di luar negeri juga diwajibkan pada kantor perwakilan Republik Indonesia.
Waktu pengibaran dan pengecualian
Undang-undang mengatur bahwa pengibaran bendera dilakukan sejak matahari terbit hingga matahari terbenam (Pasal 7 ayat (1) dan (2)). Namun, pengibaran pada malam hari diperbolehkan dalam kondisi tertentu menurut peraturan perundang-undangan.
Keadaan yang memperbolehkan pengibaran malam hari meliputi:
- pengobaran patriotisme;
- kunjungan kenegaraan;
- darurat perang;
- perlombaan olahraga;
- renungan suci;
- peristiwa duka maupun sukacita.
Tata cara pemasangan
Tata cara penggunaan Bendera Merah Putih diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU tersebut. Bendera harus dikibarkan pada tiang yang ukurannya seimbang dan dipasang sesuai ketentuan.
Pengangkatan dan penurunan bendera wajib dilakukan secara perlahan dan penuh penghormatan. Bendera harus dijaga agar tidak menyentuh tanah. Jika dipasang pada dinding, posisi harus membujur rata sesuai tata cara yang ditetapkan.
Larangan penggunaan untuk menjaga kehormatan
Undang-undang juga menetapkan sejumlah larangan untuk menjaga kehormatan simbol negara. Masyarakat dilarang menggunakan bendera yang tidak layak pakai atau memperlakukan bendera dengan tidak hormat.
- Dilarang mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam.
- Bendera tidak boleh digunakan sebagai media promosi, pembungkus barang, atap, atau tempat pemasangan tanda.
- Dilarang merusak, menginjak, membakar, atau menodai bendera.
Dukungan pemerintah bagi yang belum mampu
UU juga mengamanatkan peran pemerintah daerah untuk membantu warga yang belum mampu memiliki bendera. Dalam kondisi tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan bendera agar peringatan kemerdekaan tetap dapat berlangsung serentak.
Aturan-aturan ini dimaksudkan untuk memastikan penghormatan terhadap simbol negara tetap terjaga, sekaligus menjadikan pengibaran bendera sebagai bagian dari identitas dan semangat kebangsaan pada setiap peringatan 17 Agustus.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...