PDI Perjuangan Tekankan Kemandirian Fiskal APBD Kota Batu 2027

Batu – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu mendorong penguatan kemandirian fiskal dalam penyusunan APBD 2027 dan meminta belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi, Amirah Ghaida Dayanara, saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum Raperda APBD 2027 pada Kamis, 22 Oktober 2026. Fraksi menyetujui Raperda untuk dibahas lebih lanjut, namun menyertakan sejumlah catatan kritis bagi eksekutif.

Catatan utama fraksi

Amirah menegaskan APBD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen kebijakan publik yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan. Fraksi menyoroti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketepatan belanja modal, dan kejelasan pembiayaan defisit sebagai fokus utama pembahasan.

“APBD harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, dan menyelesaikan persoalan pembangunan secara berkelanjutan.”

Proyeksi anggaran dan SiLPA

Dalam Raperda APBD 2027, pendapatan daerah Kota Batu diproyeksikan sekitar Rp990 miliar. Komposisinya terdiri dari PAD sebesar Rp365 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp614,206 miliar. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai sekitar Rp1,070 triliun.

Fraksi meminta penjelasan rinci atas proyeksi SiLPA sebesar Rp80,08 miliar. Penjelasan itu dianggap penting agar pembiayaan defisit disusun realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami juga mendorong kejelasan perhitungan proyeksi SiLPA sebesar Rp80,08 miliar agar pembiayaan defisit anggaran bersifat realistis dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Amirah.

Rekomendasi kebijakan teknis

Fraksi menekankan peningkatan PAD sebagai jalan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Amirah mendorong pemanfaatan tapping box dan Tax Mapper, perbaikan administrasi perpajakan, serta kebijakan yang menjaga kelangsungan usaha masyarakat.

• Optimalkan penerimaan melalui teknologi dan administrasi pajak.
• Rencanakan belanja modal berdasarkan kebutuhan riil dan pemeliharaan aset.
• Sesuaikan prioritas anggaran dengan karakteristik Kota Batu: pariwisata, pertanian, perdagangan, dan jasa.
• Perkuat akuntabilitas setiap penyesuaian setelah KUA-PPAS dengan dasar kebijakan yang jelas.

Prioritas sektoral dan akuntabilitas

Fraksi mengingatkan bahwa pengembangan pariwisata harus memberi dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Di sektor pertanian, keberlangsungan lahan produktif petani wajib diperhitungkan. Isu pengelolaan sampah, ketersediaan air, dan mitigasi bencana juga perlu masuk prioritas anggaran.

Tindak lanjut

Catatan-fraksi akan menjadi bagian pembahasan lanjutan Raperda APBD 2027. Tujuannya agar kebijakan fiskal Kota Batu tidak sekadar berorientasi pada besaran anggaran, tetapi juga memperkuat kemampuan keuangan daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.