Mahasiswa Bondowoso Kritik Efisiensi Anggaran, DPRD Soroti Potensi Kopi
BONDOWOSO — Sejumlah mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Bondowoso mengkritik kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang dinilai mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, dalam diskusi "Ngaji Nasionalisme" di halaman Universitas Bondowoso (Unibo), Kamis (22/10/2026) malam.
Kritik mahasiswa dan respons DPRD
Diskusi yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Unibo menghadirkan delegasi dari Unibo, Universitas Jember Cabang Bondowoso, Universitas At Taqwa, IAI Darul Falah, IAI Togo Ambarsari, dan STAI Al Ustamany. Mahasiswa menyorot dampak pemangkasan anggaran pusat terhadap kemampuan daerah menutup kebutuhan pembangunan.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Sudrajad mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan sumber pendapatan lokal. Ia menilai masih banyak potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Potensi kopi sebagai sumber PAD
Sinung menunjuk sektor kopi sebagai contoh potensi PAD yang besar. Ia mengatakan perhitungan dari produksi green bean menunjukkan kemungkinan kontribusi yang signifikan, meski klaim tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
"Ada banyak potensi PAD yang belum tergarap maksimal. Salah satunya sektor usaha kopi. Jika dikalkulasi dari angka produksi green bean saja, potensi PAD yang bisa diraup pemda mencapai ratusan miliar rupiah per tahun," ujar Sinung.
Catatan penting adalah kebutuhan perhitungan terbuka mengenai skema pungutan, kewenangan pemda, dan nilai ekonomi riil yang dapat menjadi penerimaan daerah. Sinung sendiri menyatakan angka itu sebagai potensi, bukan kepastian penerimaan fiskal.
Sejarah Hari Santri dan klaim "kontrak politik"
Selain soal anggaran, forum membahas sejarah penetapan Hari Santri Nasional. Sinung mengaitkan proses tersebut dengan peran politisi nasional yang mengadvokasi gagasan itu melalui komunikasi dengan tokoh pesantren.
"Di saat itulah terjadi kontrak politik: apabila Jokowi menjadi presiden, maka akan ditetapkan Hari Santri Nasional," ujar Sinung menjelaskan kronologi yang ia pahami.
Namun, panel mengakui bahwa kronologi dan klaim terkait adanya "kontrak politik" perlu diverifikasi lebih lanjut melalui dokumentasi sejarah dan keterangan pihak-pihak terkait.
Penutup: dari narasi ke langkah konkret
Acara dibuka dengan pembacaan sepuluh puisi bertema nasionalisme, percintaan, dan persoalan sosial. Di akhir diskusi, Sinung mengajak mahasiswa memaknai nasionalisme melalui pesan Presiden Soekarno agar tidak melupakan sejarah.
Debat di Bondowoso menyisakan pertanyaan praktis: sejauh mana pemerintah daerah mampu mengubah potensi ekonomi lokal, seperti kopi, menjadi penerimaan nyata untuk membiayai pembangunan? Jawaban memerlukan data transparan, formula pemungutan yang jelas, dan kepastian kewenangan fiskal.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPRD Jember Kawal SK Kepengurusan Kelompok Tani Maju Makmur
Komisi B DPRD Jember minta buka data e-RDKK dan kawal penerbitan SK bupati untuk selesaikan polemik kepengur...
Banyuwangi Dorong Masjid Jadi Pusat Ekonomi lewat Masjid Affiliate
Pemkab Banyuwangi gelar pelatihan Masjid Affiliate (21/10/2026) untuk menjadikan masjid pusat pemberdayaan e...
Bupati Lukman: Hari Santri Bangkalan 2026 untuk Perkuat Peran Santri
Bupati Lukman minta HSN 2026 di Bangkalan jadi momentum memperkuat peran santri lewat ilmu, akhlak, dan inov...
16 UMKM Fatayat NU Gresik Terima Rombong Usaha Gratis
16 pelaku UMKM Fatayat NU Gresik menerima rombong usaha gratis pada 22 Oktober 2026, disertai akses KUR dan...
Pemkab Banyuwangi Wajibkan ASN Berpakaian Santri, Kegiatan 19-24 Oktober
Pemkab Banyuwangi mewajibkan ASN berpakaian ala santri pada 19–24 Oktober 2026, disertai rangkaian kegiatan...
Bupati Sumenep: Santri Perkuat Ilmu, Akhlak, dan Kemandirian
Bupati Sumenep mendorong santri perkuat ilmu, jaga akhlak, dan kembangkan kemandirian ekonomi saat apel Hari...