Politik

Mahasiswa Bondowoso Kritik Efisiensi Anggaran, DPRD Soroti Potensi Kopi

Bagikan:
Mahasiswa berdiskusi di halaman Universitas Bondowoso saat acara Ngaji Nasionalisme

BONDOWOSO — Sejumlah mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Bondowoso mengkritik kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang dinilai mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, dalam diskusi "Ngaji Nasionalisme" di halaman Universitas Bondowoso (Unibo), Kamis (22/10/2026) malam.

Kritik mahasiswa dan respons DPRD

Diskusi yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Unibo menghadirkan delegasi dari Unibo, Universitas Jember Cabang Bondowoso, Universitas At Taqwa, IAI Darul Falah, IAI Togo Ambarsari, dan STAI Al Ustamany. Mahasiswa menyorot dampak pemangkasan anggaran pusat terhadap kemampuan daerah menutup kebutuhan pembangunan.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Sudrajad mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan sumber pendapatan lokal. Ia menilai masih banyak potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Potensi kopi sebagai sumber PAD

Sinung menunjuk sektor kopi sebagai contoh potensi PAD yang besar. Ia mengatakan perhitungan dari produksi green bean menunjukkan kemungkinan kontribusi yang signifikan, meski klaim tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

"Ada banyak potensi PAD yang belum tergarap maksimal. Salah satunya sektor usaha kopi. Jika dikalkulasi dari angka produksi green bean saja, potensi PAD yang bisa diraup pemda mencapai ratusan miliar rupiah per tahun," ujar Sinung.

Catatan penting adalah kebutuhan perhitungan terbuka mengenai skema pungutan, kewenangan pemda, dan nilai ekonomi riil yang dapat menjadi penerimaan daerah. Sinung sendiri menyatakan angka itu sebagai potensi, bukan kepastian penerimaan fiskal.

Sejarah Hari Santri dan klaim "kontrak politik"

Selain soal anggaran, forum membahas sejarah penetapan Hari Santri Nasional. Sinung mengaitkan proses tersebut dengan peran politisi nasional yang mengadvokasi gagasan itu melalui komunikasi dengan tokoh pesantren.

"Di saat itulah terjadi kontrak politik: apabila Jokowi menjadi presiden, maka akan ditetapkan Hari Santri Nasional," ujar Sinung menjelaskan kronologi yang ia pahami.

Namun, panel mengakui bahwa kronologi dan klaim terkait adanya "kontrak politik" perlu diverifikasi lebih lanjut melalui dokumentasi sejarah dan keterangan pihak-pihak terkait.

Penutup: dari narasi ke langkah konkret

Acara dibuka dengan pembacaan sepuluh puisi bertema nasionalisme, percintaan, dan persoalan sosial. Di akhir diskusi, Sinung mengajak mahasiswa memaknai nasionalisme melalui pesan Presiden Soekarno agar tidak melupakan sejarah.

Debat di Bondowoso menyisakan pertanyaan praktis: sejauh mana pemerintah daerah mampu mengubah potensi ekonomi lokal, seperti kopi, menjadi penerimaan nyata untuk membiayai pembangunan? Jawaban memerlukan data transparan, formula pemungutan yang jelas, dan kepastian kewenangan fiskal.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait