DPRD Medan: Antrean BBM Picu Beban Psikologis dan Kemacetan

Medan — Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PKS, Datuk Iskandar Muda, menyoroti antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Kota Medan dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebut antrean itu tidak hanya soal ketersediaan BBM, tetapi sudah menjadi beban psikologis dan sosial bagi warga. Pernyataan itu disampaikan ketika dimintai tanggapan, Rabu (15/7).

Antrean panjang dan dampaknya ke warga

Menurut Datuk Iskandar Muda, warga Medan paling dirugikan. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam mengantre, hingga larut malam, hanya untuk mendapatkan BBM yang diperlukan sehari-hari. Kondisi ini mengganggu rutinitas dan produktivitas keluarga.

Selain menyita waktu, antrean di SPBU juga memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan. Akibatnya, bukan hanya pengendara yang mengisi BBM yang terdampak, melainkan pengguna jalan lain dan aktivitas publik secara luas.

Yang paling memprihatinkan adalah kondisi psikologis masyarakat Medan yang terus disusahkan. Mereka harus mengantre hingga malam, kehilangan waktu bersama keluarga, kelelahan, dan pada akhirnya aktivitas ekonomi maupun pekerjaan ikut terganggu. Ini tentu tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

Penyebab diduga terkait tata kelola distribusi

Datuk Iskandar Muda menyatakan antrean panjang diduga dipicu oleh masalah tata kelola distribusi BBM. Ia menilai manajemen distribusi belum berjalan optimal sehingga memunculkan kelangkaan di titik-titik layanan.

Karena itu, ia meminta Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak berulang. Evaluasi menurutnya harus konkret dan cepat, bukan sekadar penjelasan administratif.

Kalau memang penyebabnya adalah salah kelola distribusi, maka itu harus segera dibenahi. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat lemahnya manajemen distribusi. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan alasan, tetapi solusi yang cepat dan nyata.

Permintaan koordinasi dan langkah selanjutnya

Politikus PKS itu juga meminta pemerintah Kota Medan untuk aktif berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait. Tujuannya memastikan distribusi kembali normal dan mengantisipasi dampak lanjutan yang mengganggu aktivitas publik dan perekonomian lokal.

Ia menekankan pentingnya tindakan terstruktur agar antrean hilang dan kemacetan berkurang. Menurutnya, pemulihan distribusi akan mengembalikan kelancaran aktivitas warga sehari-hari.

Jangan biarkan warga terus menanggung kerugian. Distribusi BBM harus segera dipulihkan agar antrean hilang, kemacetan berkurang, dan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

Permintaan evaluasi dan koordinasi ini menggarisbawahi tuntutan agar masalah distribusi BBM segera diselesaikan. Langkah konkret dari operator dan pemerintah daerah dinilai krusial untuk meredam dampak sosial dan ekonomi yang telah muncul.