Wakil DPRD Jember Kritik Komunikasi Pertamina soal Antrean BBM

JEMBER — Wakil Ketua DPRD Jember sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto, mengkritik lambatnya komunikasi Pertamina terkait antrean panjang di sejumlah SPBU Jember pada Kamis (15/10/2026). Ia menilai perusahaan belum memberi penjelasan menyeluruh tentang kondisi BBM, termasuk stok, kuota, dan pola distribusi.

Kritik soal transparansi dan komunikasi

Widarto mengatakan antrean tidak bisa langsung dikaitkan dengan kendala pengiriman dari Banyuwangi. Ia menunjuk fakta bahwa antrean juga muncul di SPBU yang pasokannya tidak bergantung hanya pada jalur tersebut.

Menurutnya, masalah ini memerlukan data lengkap agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah antisipasi. Tanpa informasi, pemerintah sulit menjawab keluhan warga.

"Yang perlu diperbaiki itu pola komunikasinya Pertamina agar menyampaikan kepada masyarakat maupun pemerintah lebih baik,"

Widarto juga menekankan bahwa pengurangan kuota atau perubahan pola distribusi harus diberitahukan secara terbuka. Hal ini penting agar masyarakat dan pemerintah memahami kondisi riil dan tidak menebak-nebak penyebab antrean.

"Kalau memang ada pengurangan kuota atau pola distribusi yang berubah, itu harus disampaikan secara terbuka agar pemerintah dan masyarakat tahu kondisi sebenarnya,"

Penjelasan Pertamina soal pemantauan antrean

Menanggapi kritik, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, memaparkan mekanisme pemantauan yang digunakan perusahaan. Ia menyebut Pertamina memantau antrean SPBU melalui sistem digital dan rekaman kamera pengawas (CCTV).

Ahad mengatakan sistem tersebut dapat mendeteksi antrean tidak wajar, termasuk analisis berdasarkan jenis kendaraan dan dispenser yang mengalami penumpukan.

"Itu bagian dari pemantauan keseluruhan SPBU jika ada anomali antrean,"

Ia menambahkan bahwa rekaman CCTV digunakan untuk mendokumentasikan penyaluran BBM bersubsidi. Informasi pembaruan soal pasokan juga diumumkan berkala melalui akun resmi media sosial perusahaan.

Kesenjangan antara pemantauan dan penjelasan penyebab

Meskipun Pertamina menjelaskan alat pemantauan, penjelasan itu belum menjawab pertanyaan utama: mengapa antrean meluas. Tidak ada keterangan spesifik apakah penyebabnya penurunan pasokan, perubahan distribusi, atau faktor operasional lain.

Kontras ini menunjukkan ada celah komunikasi. Pertamina menyatakan mampu mendeteksi antrean. Namun tanpa data publik tentang stok, kuota, dan pola distribusi, pemerintah daerah tetap sulit menyusun langkah antisipasi dan warga mengalami ketidakpastian.

Implikasi ke depan

Permintaan Widarto jelas: keterbukaan dan kecepatan informasi harus ditingkatkan. Jika perusahaan memberikan data yang transparan, pemerintah daerah dapat merespons lebih cepat dan masyarakat mendapatkan kepastian.

Sampai keterangan rinci tersedia, antrean dan keluhan warga diperkirakan tetap menjadi isu lokal yang menuntut koordinasi lebih erat antara Pertamina dan pemerintah daerah.