DPRD Malang Dorong Angkot Jadi Feeder Resmi Trans Jatim

MALANG – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mendorong Pemerintah Kota Malang melibatkan angkutan kota (angkot) sebagai feeder resmi untuk layanan Trans Jatim. Pernyataan itu disampaikan Rabu (12/8/2026) dengan alasan integrasi diperlukan agar layanan transportasi publik menjangkau permukiman warga, bukan hanya jalan utama.

Dorongan integrasi angkot sebagai feeder

Amithya meminta Pemkot bergerak cepat menyiapkan skema angkutan pengumpan yang mendukung operasional Trans Jatim di wilayah Malang Raya. Menurutnya, angkot mampu menjangkau koridor sekunder yang tidak bisa dilalui bus besar, sehingga peran angkot harus diakui dan dimanfaatkan.

"Jangan sampai layanan Trans Jatim hanya efektif di jalan-jalan utama atau berhenti di jalan-jalan protokol. Kita ingin rangkaian transportasi publik ini berhasil," kata Amithya.

Alasan dan manfaat integrasi

Politisi PDI Perjuangan itu menilai integrasi angkot ke sistem feeder memberi dua manfaat utama. Pertama, memperluas akses masyarakat hingga ke permukiman yang selama ini sulit dijangkau bus besar. Kedua, menjaga keberlanjutan mata pencaharian sopir angkot yang berperan penting dalam mobilitas warga.

Amithya menegaskan bahwa solusi integrasi juga dapat mencegah tumpang tindih rute antar moda. Dalam skema terintegrasi, Trans Jatim melayani koridor utama, sementara angkot mengumpankan penumpang dari kawasan pemukiman ke titik layanan bus.

Langkah teknis yang diminta DPRD

DPRD Kota Malang meminta Dinas Perhubungan segera merampungkan kajian teknis sebagai dasar operasional. Permintaan itu mencakup pemetaan rute, penentuan titik henti, dan mekanisme pengelolaan armada yang adil bagi pengemudi angkot.

• Pemetaan rute pengumpan untuk menjangkau permukiman
• Penentuan titik henti yang terintegrasi dengan halte Trans Jatim
• Mekanisme pengelolaan armada dan pembagian peran sopir angkot

Dampak lalu lintas dan prospek ke depan

Amithya berharap sistem transportasi publik yang terintegrasi memberi alternatif nyaman bagi masyarakat sehingga penggunaan kendaraan pribadi berkurang. Pengurangan kendaraan pribadi di jalan utama diharapkan membantu menurunkan kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemkot Malang dan Pemprov Jawa Timur. Koordinasi itu dinilai penting agar kesiapan infrastruktur dan sistem feeder tidak tertinggal dari realisasi koridor baru Trans Jatim di Malang Raya.

Kesimpulan: Integrasi angkot sebagai feeder resmi dinilai strategis untuk membangun ekosistem transportasi publik yang saling terhubung hingga ke kawasan permukiman, sekaligus melindungi mata pencaharian pengemudi angkot dan mengurangi kepadatan lalu lintas.