Pemerintah Siapkan Anggaran Besar untuk Pertahanan 2027
Pemerintah menyiapkan anggaran signifikan untuk memperkuat pertahanan pada 2027, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan hal itu di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 18 Mei 2026. Kebijakan ini bagian dari upaya menjaga kedaulatan di tengah ketidakpastian geopolitik global, sementara pembelian alutsista baru dari Prancis telah tiba.
Besaran anggaran dan pernyataan pemerintah
Menteri Purbaya menyebut pemerintah akan mengalokasikan dana yang cukup besar untuk sektor pertahanan tahun depan, tetapi tidak merinci angka pastinya. Ia menegaskan anggaran tersebut sudah dihitung agar tidak mengganggu program lain.
"Tahun depan juga kita anggarkan juga cukup signifikan, tapi kalau anda tanya jumlahnya kan rahasia juga. Tapi akan kita berkuat terus darat lautan udaranya, saya kan bagian bayar saja, kita bayar,"
Ia memastikan alokasi itu dirancang tanpa mengorbankan program pembangunan lain dan tetap mempertahankan ketahanan fiskal. Menkeu menambahkan pemerintah memperhitungkan subsidi dan belanja lain agar defisit tetap terkendali.
"Dengan ini sudah kita hitung, anggarannya di bawah 3 persen... jadi nggak usah khawatir. Jadi semuanya sudah kita hitung dengan baik,"
Alutsista baru yang datang
Penyerahan alutsista terbaru oleh pihak Prancis menjadi bagian dari penguatan kapabilitas. Pada hari yang sama, Indonesia menerima beberapa platform kritis.
- 6 pesawat tempur MRCA Rafale
- 4 pesawat Falcon 8X
- 1 pesawat Airbus A400M MRTT
- 1 missile Meteor
- 6 smart weapon Hammer
- 1 radar GCI GM403
Pengadaan ini menunjukkan fokus pada peningkatan kemampuan udara, dukungan logistik, dan sistem deteksi. Menkeu menekankan pembelian dilakukan dengan perencanaan anggaran yang matang.
Dampak anggaran terhadap belanja negara
Purbaya menegaskan pembelian alutsista tidak akan menekan pos penting lain seperti subsidi BBM dan program prioritas pemerintah. Menurutnya, perencanaan anggaran mempertimbangkan seluruh komponen belanja negara.
Transparansi alokasi diprioritaskan agar publik tidak khawatir terhadap stabilitas fiskal dan keberlanjutan program sosial.
Konteks geopolitik dan alasan penguatan
Presiden menegaskan penguatan sistem pertahanan menjadi prasyarat stabilitas nasional di tengah ketidakpastian geopolitik internasional. Menurutnya, kemampuan militer yang kuat berfungsi sebagai deterrent dan penjamin kedaulatan.
"Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai 'deterrent'. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,"
Penguatan anggaran dan arsitektur pertahanan yang sedang berjalan dipandang sebagai langkah preventif. Ke depan pemerintah akan melanjutkan pengadaan bertahap sambil menjaga stabilitas fiskal dan prioritas pembangunan lainnya.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...