Pemerintah Siapkan Anggaran Besar untuk Pertahanan 2027

Pemerintah menyiapkan anggaran signifikan untuk memperkuat pertahanan pada 2027, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan hal itu di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 18 Mei 2026. Kebijakan ini bagian dari upaya menjaga kedaulatan di tengah ketidakpastian geopolitik global, sementara pembelian alutsista baru dari Prancis telah tiba.

Besaran anggaran dan pernyataan pemerintah

Menteri Purbaya menyebut pemerintah akan mengalokasikan dana yang cukup besar untuk sektor pertahanan tahun depan, tetapi tidak merinci angka pastinya. Ia menegaskan anggaran tersebut sudah dihitung agar tidak mengganggu program lain.

"Tahun depan juga kita anggarkan juga cukup signifikan, tapi kalau anda tanya jumlahnya kan rahasia juga. Tapi akan kita berkuat terus darat lautan udaranya, saya kan bagian bayar saja, kita bayar,"

Ia memastikan alokasi itu dirancang tanpa mengorbankan program pembangunan lain dan tetap mempertahankan ketahanan fiskal. Menkeu menambahkan pemerintah memperhitungkan subsidi dan belanja lain agar defisit tetap terkendali.

"Dengan ini sudah kita hitung, anggarannya di bawah 3 persen... jadi nggak usah khawatir. Jadi semuanya sudah kita hitung dengan baik,"

Alutsista baru yang datang

Penyerahan alutsista terbaru oleh pihak Prancis menjadi bagian dari penguatan kapabilitas. Pada hari yang sama, Indonesia menerima beberapa platform kritis.

• 6 pesawat tempur MRCA Rafale
• 4 pesawat Falcon 8X
• 1 pesawat Airbus A400M MRTT
• 1 missile Meteor
• 6 smart weapon Hammer
• 1 radar GCI GM403

Pengadaan ini menunjukkan fokus pada peningkatan kemampuan udara, dukungan logistik, dan sistem deteksi. Menkeu menekankan pembelian dilakukan dengan perencanaan anggaran yang matang.

Dampak anggaran terhadap belanja negara

Purbaya menegaskan pembelian alutsista tidak akan menekan pos penting lain seperti subsidi BBM dan program prioritas pemerintah. Menurutnya, perencanaan anggaran mempertimbangkan seluruh komponen belanja negara.

Transparansi alokasi diprioritaskan agar publik tidak khawatir terhadap stabilitas fiskal dan keberlanjutan program sosial.

Konteks geopolitik dan alasan penguatan

Presiden menegaskan penguatan sistem pertahanan menjadi prasyarat stabilitas nasional di tengah ketidakpastian geopolitik internasional. Menurutnya, kemampuan militer yang kuat berfungsi sebagai deterrent dan penjamin kedaulatan.

"Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai 'deterrent'. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,"

Penguatan anggaran dan arsitektur pertahanan yang sedang berjalan dipandang sebagai langkah preventif. Ke depan pemerintah akan melanjutkan pengadaan bertahap sambil menjaga stabilitas fiskal dan prioritas pembangunan lainnya.